Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pasal Selipan Berisi Pengampunan

Pasal berisi rencana pengampunan pajak jilid II masuk Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tak dirancang dalam pembicaraan awal.

i Antrean wajib pajak menuju bilik pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Maret 2017. TEMPO/Tony Hartawan
Antrean wajib pajak menuju bilik pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Maret 2017. TEMPO/Tony Hartawan
  • Rencana pengaturan program pengampunan pajak jilid II meramaikan agenda pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan. .
  • Program pengampunan berbasis pengungkapan harta dirancang akan dimulai pada Juli-Desember 2021 dengan tarif tebusan lebih tinggi dibandingkan tax amnesty jilid I.
  • Disuarakan Kadin sejak 2019, usul tax amnesty jilid II melenggang ke istana lewat dua menteri di kabinet Jokowi. .

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) belum juga dimulai. Tapi kabar tentang pengaturan program pengampunan pajak bakal masuk draf revisi sudah menggelinding, memantik kritik baik di dalam maupun di luar Senayan—kawasan kompleks parlemen.

Hingga akhir pekan lalu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Sufmi Dasco Ahmad, belum bisa memastikan jadwal pasti rapat paripurna yang akan menyetujui dimulainya pembahasan RUU KUP di tingkat komisi. Begitu pula Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, yang menyatakan belum ada penunjukan terhadap komisi bidang keuangan itu yang akan menjadi pembahas RUU KUP. “Baru mau dibicarakan di DPR. Mungkin minggu depan,” kata Sufmi, Jumat, 28 Mei lalu.   

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini sebenarnya telah digagas sejak enam tahun lalu. Terakhir, undang-undang yang memayungi segala regulasi pajak dan bea-cukai itu direvisi pada 2009. Namun rencana perubahan kelima Undang-Undang KUP berulang kali batal dibahas di DPR kendati telah masuk Program Legislasi Nasional 2015-2019.


Belakangan, wacana lama ini kembali mencuat. Rapat paripurna DPR pada 23 Maret lalu menyetujui RUU KUP sebagai salah satu Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Keputusan itu diambil tepat dua pekan setelah pemerintah, lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR agar RUU KUP segera dibahas tahun ini.

162365962267

Airlangga Hartanto di Jakarta, Oktober 2019. TEMPO/Subekti

Tapi kegaduhan baru bermula pada Rabu, 19 Mei lalu. Dalam halal bihalal online dengan awak media, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembahasan RUU KUP juga berisi rencana amnesti pajak. Pernyataan Airlangga siang itu mengkonfirmasi kabar rencana bergulirnya program pengampunan pajak jilid II yang sayup-sayup berembus sejak awal tahun.

Mendadak sontak rencana ini membuat banyak kalangan mengernyitkan dahi. Tak hanya belum pernah ada dalam pembicaraan awal penyiapan naskah RUU KUP selama ini, pasal baru tentang pengampunan pajak itu dikabarkan juga tidak datang dari gagasan Kementerian Keuangan, yang mengampu urusan penerimaan negara.

•••

RANCANGAN pasal baru tentang amnesti pajak disisipkan di antara Pasal 37A dan Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang yang saat ini berlaku, pasal 36 dan 37 merupakan deretan ketentuan tentang pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi. Draf RUU KUP menambahkan pasal 37B hingga 37I.

Dalam pasal-pasal baru itu, RUU KUP mengatur skema pengungkapan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan oleh wajib pajak. Harta yang dimaksud terbagi dalam dua periode perolehan, yakni 1 Januari 1985-31 Desember 2015 dan 1 Januari 2016-31 Desember 2019. Masa pelaporan harta itu direncanakan pada 1 Juli 2021-31 Desember 2021—menunjukkan RUU KUP harus disahkan sebelumnya.

RUU KUP menyatakan wajib pajak mengungkapkan hartanya dalam bentuk surat pernyataan. Harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Jika ditempatkan di instrumen surat berharga negara, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun, tarif yang dikenakan sebesar 12,5 persen. Jika tidak, harta itu dikenai tarif 15 persen. Sebagai gantinya, wajib pajak yang telah mengungkapkan hartanya kepada Direktorat Jenderal Pajak tak akan dikenai sanksi administrasi.

Lima tahun lalu, skema deklarasi aset serupa dijalankan Direktorat Jenderal Pajak setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Beberapa pasal baru dalam RUU KUP itu juga beberapa kali menyebut Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai rujukan. Ihwal pengungkapan harta, misalnya, caranya adalah dengan menyampaikan surat pernyataan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Bedanya, amnesti pajak jilid I yang berlangsung selama Juli 2016-Maret 2017 menetapkan besaran uang tebusan lebih rendah, tergantung masa pelaporan. Kala itu juga diatur besaran uang tebusan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menteri Airlangga Hartarto tak sendiri sebagai anggota kabinet yang dikabarkan ikut mendorong pengaturan kembali program amnesti pajak. Seorang pejabat pemerintah yang mengetahui penyiapan RUU KUP mengungkapkan, Airlangga dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sama-sama menyampaikan gagasan tentang pengampunan pajak kepada Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu meneruskan aspirasi pengusaha.

Sejak 2019, sejumlah pengusaha memang getol menyuarakan wacana pengampunan pajak lanjutan. Saat memandu acara “Kadin Talk” di Menara Kadin, Jakarta, 2 Agustus 2019, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani sempat “menodong” Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pertanyaan tentang pengampunan pajak. "Maaf, Bu, mungkin enggak ada tax amnesty lagi? Karena kan di negara lain ada yang sampai dua-tiga kali," tanya Rosan kepada Menteri Sri Mulyani yang kala itu menjadi narasumber.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap kebijakan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2022, di Kompleks Parlemen, 20 Mei lalu. ANTARA/Galih Pradipta

Waktu itu Sri Mulyani menjawab normatif. "Di dunia ini enggak ada yang tidak mungkin. Kalau mungkin, ya, mungkin. Apakah itu yang terbaik, kita pikirkan sama-sama, deh,” ujarnya. "Nanti akan disampaikan kepada presiden, bagaimana keseluruhan framework atau kerangka perpajakan sesuai dengan arahan presiden.”

Sri Mulyani menambahkan, tax amnesty adalah buah kebaikan negara dalam menghapuskan pajak. Dia memperkirakan rencana pengampunan pajak lanjutan akan menimbulkan pertentangan. "Pro-kontranya adalah kapan ini the real tax amnesty, yang beneran," tuturnya.

Rosan menilai akan sangat baik bagi pemerintah bila mengeluarkan kebijakan tax amnesty jilid II. Ia juga berusaha meyakinkan, jika pemerintah benar-benar memberikan fasilitas pengampunan pajak lanjutan, banyak pengusaha yang akan berpartisipasi. "Saya sebagai Ketua Umum Kadin mendengarkan aspirasi dari para pengusaha. Banyak yang menyesal tidak ikut yang pertama,” ucapnya.

Gagasan itu kembali mengemuka pada Januari lalu. Kali ini Menteri Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah akan membuat skema insentif pajak yang efektif bagi dunia usaha, tanpa membebani fiskal. “Saya setuju soal tax (insentif), bagaimana kita bisa bicarakan cara pembayaran, keringanan. Apakah kita bikin lagi tax amnesty jilid II, jilid III? Dan bentuknya seperti apa?” kata Suharso dalam acara “Kompas 100 CEO Forum” yang diselenggarakan secara virtual, 21 Januari lalu.

Belakangan, pada 4 Mei lalu, Kadin kembali muncul menyuarakan usul serupa. Dalam siaran pers survei “Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran”, Rosan menyebut program pengampunan pajak jilid I sebagai kebijakan yang cukup berhasil. Hal inilah yang membuat pengusaha mengusulkan amnesti jilid II. “Kami dari dunia usaha menilai bagaimana kembali dilakukan tax amnesty kedua, tentu karena melihat tax amnesty pertama berjalan baik.”

Suharso tak menampik adanya usul para pengusaha untuk membuat kembali kebijakan pengampunan pajak. Kepada Tempo, Sabtu, 29 Mei lalu, Suharso menceritakan pertemuannya dengan sejumlah pebisnis besar Tanah Air pada akhir 2020. Dalam persamuhan itu, para pengusaha menanyakan kemungkinan pemerintah membuka kembali program pengampunan pajak. Tidak hanya itu, mereka juga menyampaikan unek-unek tentang sistem perpajakan di Indonesia yang dinilai rieweuh.

Adanya potensi pengenaan pajak ganda terhadap dividen, Suharso mencontohkan, menjadi salah satu keluhan pebisnis dalam pertemuan tersebut. Pengusaha, menurut Suharso, menilai dividen sebagai keuntungan bersih dari keuntungan usaha yang telah dipotong pajak. Namun obyek yang telah dipajaki itu kembali dikenai pajak bila dibagikan kepada pemegang saham.

Sebaliknya, Suharso melanjutkan, dalam pertemuan itu dia meminta pengusaha membantu pemerintah yang sedang mengalami kesulitan keuangan, misalnya dengan membeli vaksin. “Itu mahal, puluhan triliun,” ujarnya.

Aspirasi itulah, menurut Suharso, yang ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo bersama Menteri Airlangga. “Utamanya tentang sistem perpajakan yang memudahkan pembayar pajak,” ucap Suharso.

Adapun Airlangga tak menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono meminta hal ini ditanyakan kepada Kementerian Keuangan sebagai kementerian teknis. “Sesuai dengan arahan Menko, karena sudah ada surat dari presiden kepada pimpinan DPR. Kami menunggu proses dan hasil pembahasan yang akan dilakukan di DPR,” tutur Susiwijono, Rabu, 26 Mei lalu.

***

SIKAP Menteri Sri Mulyani yang semula cenderung berhati-hati terhadap rencana program amnesti pajak berubah seusai sidang kabinet, 31 Maret lalu. Hasil rapat yang dipimpin Presiden Jokowi tersebut memutuskan memasukkan kebijakan pengampunan pajak ke RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kala itu akan diajukan ke DPR.  

Beberapa hari sebelumnya, Sri Mulyani masih meyakinkan media bahwa tidak ada pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan tax amnesty dalam program legislasi 2021. "Untuk tax amnesty, di program legislasi, ada tiga RUU yang berhubungan dengan kami, yakni RUU hubungan keuangan pusat dan daerah, RUU mengenai reformasi sektor keuangan, dan RUU mengenai KUP yang berasal dari inisiatif pemerintah sejak 2016," ujarnya dalam konferensi pers “APBN Kita”, 24 Maret lalu.

Sri Mulyani mencoba mengklarifikasi isu panas tentang rencana program pengampunan pajak dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR, Senin, 24 Mei lalu. Ia menjelaskan, program pengampunan pajak yang diagendakan pemerintah bukan seperti tax amnesty yang digelar pada 2016 meski landasan hukumnya sama, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dengan RUU KUP, kata dia, pemerintah akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Dia mencontohkan, Kementerian Keuangan akan menggunakan data hasil pertukaran informasi pajak internasional (Automatic Exchange of Information) dan akses informasi wajib pajak yang berlaku sejak 2018. Pemerintah akan menindaklanjuti kepatuhan pajak para peserta tax amnesty lima tahun lalu. “Dari sana, terhadap beberapa ribu wajib pajak, akan kami follow up dan kami akan menggunakan pasal-pasal dalam tax amnesty,” ucapnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berencana memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh untuk mengikuti program pengungkapan aset sukarela dengan tarif pajak penghasilan final. Ketentuan tentang hal ini termuat dalam RUU KUP, yakni di pasal 37B ayat 1. Pasal ini menyebutkan wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta yang dimaksud.

Sri Mulyani memastikan Kementerian Keuangan akan berfokus meningkatkan kepatuhan tanpa menciptakan rasa ketidakadilan. “Baik dalam kerangka tax amnesty maupun dari sisi compliance facility yang kami berikan sehingga masyarakat punya pilihan agar mereka lebih comply,” ujarnya.

Rencana program pengampunan pajak ini, ia melanjutkan, akan diusulkan untuk menghentikan tuntutan pidana, diganti dengan pembayaran sanksi administrasi. Dengan begitu, fokus pengampunan pajak diarahkan pada penerimaan negara.

Fraksi-fraksi di DPR belum satu kata. Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai program ini sebagai jalan pintas yang belum tentu memberikan solusi tepat bagi penerimaan negara.  

Kamrussamad mengingatkan, program pengampunan pajak pada 2016-2017, yang digelar saat ekonomi tumbuh positif, gagal mencapai target. Tingkat partisipasinya dianggap minim, hanya 956 ribu wajib pajak, jauh lebih rendah dibanding 20,1 juta laporan surat pemberitahuan pajak tahunan dan 32,7 juta pemilik nomor pokok wajib pajak saat itu.

Angka repatriasi dari program tax amnesty jilid I juga dinilai rendah, yakni sekitar Rp 147 triliun, hanya 3 persen. Kontribusi terhadap penerimaan pun cuma Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, tunggakan Rp 18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun. Kamrussamad juga menilai pengampunan pajak terdahulu justru diikuti penurunan rasio penerimaan pajak, dari 10 persen terhadap produk domestik bruto pada 2016 menjadi 10,36 persen pada 2017.

Ia menyarankan pemerintah melakukan reformasi fundamental regulasi perpajakan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. “Bangun kepercayaan wajib pajak dengan memberi jaminan zero corruption di perpajakan. Berani memberhentikan pejabat korup sampai dua tingkat di atasnya dan dua tingkat ke bawah,” kata Kamrussamad.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi Keuangan lain, Andreas Eddy Susetyo. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menekankan pentingnya reformasi perpajakan secara menyeluruh, termasuk penyederhanaan administrasi. “Bagaimana administrasi itu dibuat sesederhana mungkin,” tutur Andreas.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad punya kekhawatiran seperti yang pada 2019 dilontarkan Menteri Sri Mulyani dalam acara Kadin. Tauhid menilai program ini bisa menyebabkan wajib pajak terbiasa menunda atau tak melaporkan harta secara penuh kepada otoritas pajak. “Menjadi modus menunda karena preseden akan ada pengampunan pajak jilid II, jilid III, dan seterusnya,” ucapnya.

RUU KUP agaknya akan menambah panjang daftar panas pembahasan undang-undang baru. Dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2019, RUU Reformasi, Pengembangan, dan Penguatan Sektor Keuangan juga antre. Sejak tahun lalu, rencana pemerintah menelurkan omnibus law sektor keuangan ini juga memantik kekhawatiran banyak kalangan terhadap nasib independensi Bank Indonesia. Sungguh sisa tahun yang rawan di Senayan.

RETNO SULISTYOWATI

Reporter Retno Sulistyawati - profile - https://majalah.tempo.co/profile/retno-sulistyawati?retno-sulistyawati=162365962267


Amnesti Pajak | Pengampunan Pajak Tax Amnesty Airlangga Hartarto Sri Mulyani Indrawati | Sri Mulyani

Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.