Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Penerimaan Negara
Pembayar Pajak Masih Minim

Jumlah perusahaan dan warga negara yang membayar pajak ternyata masih rendah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan saat ini ada 22,6 juta badan usaha di Indonesia. Namun hanya dua persennya atau 500 ribu badan usaha yang membayar pajak.

Kesadaran masyarakat membayar pajak juga masih sangat rendah. Dari 238 juta penduduk, jumlah angkatan kerja mencapai 118 juta orang. Sebanyak 40 persen angkatan kerja berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Artinya, masih ada 44-47 juta orang yang seharusnya membayar pajak. Ternyata hanya tujuh juta orang yang taat membayar kewajiban itu. "Ini sangat memprihatinkan," katanya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

i

Penerimaan Negara
Pembayar Pajak Masih Minim

Jumlah perusahaan dan warga negara yang membayar pajak ternyata masih rendah. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan saat ini ada 22,6 juta badan usaha di Indonesia. Namun hanya dua persennya atau 500 ribu badan usaha yang membayar pajak.

Kesadaran masyarakat membayar pajak juga masih sangat rendah. Dari 238 juta penduduk, jumlah angkatan kerja mencapai 118 juta orang. Sebanyak 40 persen angkatan kerja berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Artinya, masih ada 44-47 juta orang yang seharusnya membayar pajak. Ternyata hanya tujuh juta orang yang taat membayar kewajiban itu. "Ini sangat memprihatinkan," katanya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan memang masih banyak badan usaha yang belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk mengatasinya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan sensus pajak nasional. Dengan sensus akan terlihat data sesungguhnya profil wajib pajak nasional. Nantinya badan usaha yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak dan belum membayar pajak bisa dibimbing. "Membayar pajak itu kewajiban," katanya.

Perdagangan
Pembayar Pajak Masih Minim

Pemerintah menghentikan impor garam sejak bulan ini hingga Maret tahun depan demi mendukung produksi garam petani dalam negeri. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad mengatakan, sejalan dengan kebijakan itu, pemerintah akan memaksa importir menyerap garam petani yang besarnya sama dengan realisasi impor. "Ini untuk menjaga harga garam petani tidak jatuh," ujarnya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Kebutuhan garam nasional mencapai 1,6 juta ton setahun. Jika petani mampu memproduksi garam hingga 1,4 juta ton, kebutuhan impor hanya 200 ribu ton. Sabtu pekan lalu, masuknya garam dari India menekan harga garam lokal di tingkat petani menjadi Rp 550 per kilogram. Padahal pada Juni lalu harga garam di petani Rp 800.

Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia Syaiful Rahman mengatakan selama ini kebijakan harga pemerintah mandul lantaran tak ada sanksi bagi perusahaan yang membeli di bawah ketentuan. "Masak, garam kualitas satu dibeli Rp 500 per kilogram. Ini tidak manusiawi," ujarnya.

Perusahaan Negara
Restrukturisasi Kinerja Bahana

Kementerian Badan Usaha Milik Negara menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk merestrukturisasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Sekretaris PPA Renny Rorong mengatakan perseroan sedang mengkaji format restrukturisasi yang tepat buat Bahana, termasuk kebutuhan dananya. "Dari hasil kajian itu kami akan tahu opsi terbaik bagi Bahana," ujarnya di Jakarta pekan lalu.

Selama semester pertama 2011, PT Bahana Securities, anak usaha Bahana Pembinaan, rugi hingga Rp 186,06 miliar setelah menjadi penjamin emisi penawaran saham PT Garuda Indonesia. Bahana Securities bersama Mandiri Sekuritas dan Danareksa Sekuritas terpaksa menyerap saham Garuda yang tak terjual senilai Rp 2,25 triliun. Tahun lalu Bahana mengantongi keuntungan Rp 154,10 miliar.

Bank BNI sebenarnya ingin "menyelamatkan" Bahana dengan cara mengakuisisinya. Namun Menteri BUMN Mustafa Abubakar tak menyetujuinya. Sekretaris Perusahaan Bahana Fajar Wibhiyadi mengatakan belum menerima informasi restrukturisasi oleh PPA. Tapi ia membenarkan kerugian Bahana Securities mempengaruhi kinerja keuangan perseroan sebagai induk.

Energi
Exxon Lepas Gas Aceh

Exxonmobil, perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat, melepas hak atau partisipasi kepemilikan (working interest) di tiga operator gas di Aceh. "Pelepasan partisipasi kepemilikan sesuai dengan ketentuan di Indonesia," kata manajemen Exxon dalam pernyataan tertulis Rabu pekan lalu.

Exxon akan melepas seluruh hak partisipasinya di Mobil Exploration Indonesia Inc dan ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Adapun kepemilikan di Mobil LNG Indonesia Inc, yang dilepas sebanyak 30 persen. Sepanjang 2010, lapangan milik Exxon menghasilkan rata-rata 215 juta kubik gas per hari.

Juru bicara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, Gde Pradnyana, mengatakan pelepasan partisipasi kepemilikan itu telah dilaporkan sepekan lalu. Exxon beralasan ingin berfokus mengembangkan aset yang lain. "Bagi perusahaan sebesar Exxon mungkin sudah tidak menarik. Tapi, bagi perusahaan lain, kami yakin masih menarik," ujarnya.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819872985



Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.