Obat Defisit Jaminan Kesehatan - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Obat Defisit Jaminan Kesehatan


Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memprediksi angka defisit lebih besar. BPJS Kesehatan diminta memperbaiki sistem untuk mencegah kecurangan.

Retno Sulistyowati

Edisi : 14 Agustus 2019
i Aktivitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat/TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Pusat/TEMPO/Tony Hartawan

HASIL audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2018 tak mengejutkan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris. Auditor negara itu menghitung, berdasarkan realisasi anggaran per Juni 2019, proyeksi defisit perusahaan tahun ini Rp 32,87 triliun. Defisit dengan jumlah yang menganga itu terjadi dengan asumsi tak ada bauran kebijakan dan kenaikan iuran.

Angka itu memang lebih besar ketimbang prediksi BPJS Kesehatan dalam rencana kerja anggaran tahunan 2019 senilai Rp 28,35 triliun. Tapi, menurut Fachmi, hasil audit BPKP tak jauh dari perkiraan dalam rencana kerja perusahaan. “Hasilnya sesuai dengan yang kami proyeksikan,” ujarnya, Senin, 12 Agustus lalu. Ia menyambut baik audit tersebut, yang membuka peluang pemeriksaan terhadap semua rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan dokter.

Sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan, BPKP menggelar audit untuk tujuan tertentu terhadap seluruh sistem pelayanan BPJS Kesehatan. Proses audit berlangsung sejak akhir tahun lalu hingga Maret 2019. Sebanyak 1.800 auditor dikerahkan untuk memeriksa semua daerah yang dilayani. “Pokoknya tahun baru kami masih lembur,” Fachmi menuturkan.

Rencananya, hasil audit itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang pas bagi BPJS Kesehatan guna mengatasi defisit yang terus terjadi setiap tahun. Salah satunya kemungkinan menaikkan iuran peserta. Saat ini besaran premi peserta per bulan bervariasi, dari Rp 25.500 hingga Rp 80 ribu untuk peserta mandiri dan 5 persen dari upah yang ditetapkan maksimal Rp 8 juta buat pekerja.

Fachmi menjelaskan, sejak awal beroperasi, BPJS Kesehatan belum menjalankan hitungan yang sesuai dengan keekonomian. Ia menyebutkan besaran iuran yang diberlakukan sejak 2016 itu masih angka “diskon”. Misalnya iuran peserta kelompok pekerja bukan penerima upah kelas 3 yang semestinya Rp 53 ribu ditetapkan hanya Rp 25.500 per bulan. Sedangkan premi peserta kelompok ini untuk kelas 2 yang seharusnya Rp 63 ribu ditetapkan cuma Rp 51 ribu. Hanya peserta kelas 1 yang menyetor premi sesuai dengan hitungan keekonomian, yakni Rp 80 ribu, yang sampai saat ini berlaku.

Terakhir kali angka iuran disesuaikan pada 2016. Padahal, berdasarkan peraturan presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional, nilai premi ditinjau ulang paling lama dua tahun sekali. Besaran iuran diusulkan Dewan Jaminan Sosial Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Bambang Widianto, mengatakan pemerintah sebenarnya tidak menolak usul kenaikan premi. Apalagi Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran untuk itu, terutama bagi peserta penerima bantuan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Masalahnya, pemerintah mempertanyakan bagaimana BPJS Kesehatan yang tahun lalu menyampaikan kekurangan Rp 10 triliun tiba-tiba tahun ini meminta lagi. “Itu yang bikin pemerintah tidak nyaman. Jadi harus dihitung benar karena keterbukaan itu penting,” ucap Bambang, yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Senin, 12 Agustus lalu.

Karena itu, Bambang menambahkan, Kementerian Keuangan meminta BPKP menggeber audit secara menyeluruh. “Prinsipnya, kalau apa yang disarankan BPKP tidak dikerjakan, ya enggak akan pemerintah kasih. Itu saja intinya.”

Antara Foto/Widodo S. Jusuf

BERULANGNYA defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap tahun membuat Presiden Joko Widodo membawa persoalan itu ke Istana. Jokowi menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Juli lalu. Selain Fachmi Idris, hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Rapat membahas masalah pelayanan kesehatan, termasuk ketidaksesuaian antara pendapatan dan belanja BPJS Kesehatan, serta langkah-langkah penyelesaian.

Jusuf Kalla seusai rapat menyatakan, secara prinsip, pemerintah sepakat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Langkah itu sebagai salah satu alternatif untuk menekan defisit anggaran. Adapun Sri Mulyani menjelaskan bahwa rencana kenaikan iuran tersebut harus disertai dengan perbaikan sistem secara menyeluruh. Ia mengatakan Presiden meminta BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan memperbaiki semua elemen penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. “Perbaikan sistem adalah salah satu fondasi paling penting,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Perbaikan yang dimaksud antara lain data kepesertaan, sistem rujukan di puskesmas dan rumah sakit, serta penagihan. Dari sisi kepesertaan, ketidakpatuhan membayar iuran, terutama oleh peserta bukan penerima upah, membuat anggaran BPJS Kesehatan menjadi minus. “Mereka hanya menjadi peserta saat mau sakit,” kata Sri Mulyani. Sistem rujukan dan sistem penagihan juga diminta dibenahi untuk mencegah kecurangan. Ia menyebutkan sejumlah rumah sakit selama ini sering menagihkan pembayaran lebih tinggi dari yang seharusnya kepada BPJS Kesehatan.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan tiga dari enam kelompok peserta BPJS Kesehatan menyedot anggaran pelayanan yang lebih besar dibanding pendapatan dari iurannya. Ketiga kelompok itu adalah peserta bukan penerima upah, bukan pekerja, dan peserta bantuan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal itu berbeda dengan peserta bantuan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pekerja penerima upah badan usaha, yang jumlah pendapatan dari iurannya bisa menutup pengeluaran untuk pelayanan. BPKP menemukan tingkat keaktifan peserta pekerja bukan penerima upah sangat rendah, yakni hanya 53,7 persen per Desember 2018.

Fachmi meyakinkan, BPJS Kesehatan menindaklanjuti seluruh temuan BPKP. “Semua rekomendasi BPKP kami jalankan,” ujarnya. Masalah kepatuhan membayar iuran, terutama kelompok peserta bukan penerima upah, misalnya, ditindaklanjuti dengan menggerakkan para kader program Jaminan Kesehatan Nasional di kecamatan dan kelurahan untuk menagih. BPJS Kesehatan memberikan waktu tiga bulan bagi peserta untuk membayar dengan mekanisme penagihan “lunak, seperti menghubungi via telepon. Selanjutnya, bila peserta tetap menunggak, pola penagihan “keras” akan diterapkan dengan datang ke rumah.

BPJS Kesehatan tak menetapkan target muluk-muluk khusus untuk kelompok peserta ini. Tahun ini, diharapkan tingkat keaktifan bisa naik menjadi 60 persen. BPJS Kesehatan juga mengusulkan payung hukum, misalnya instruksi presiden, yang meminta kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah menjatuhkan sanksi pelayanan publik bagi segmen ini, baik yang belum mendaftar menjadi peserta maupun yang kepesertaannya tidak aktif. Bila satu poin ini saja lancar, menurut hasil audit BPKP, potensi tambahan penerimaan BPJS Kesehatan untuk tahun ini sebanyak Rp 150 miliar.

BPKP juga menemukan potensi kecurangan seperti dugaan Sri Mulyani. Di antaranya adanya klaim layanan oleh peserta nonaktif. Menindaklanjuti temuan itu, BPJS Kesehatan dan rumah sakit telah melakukan penelusuran. Hasilnya, sebanyak 422 fasilitas kesehatan akhirnya mengembalikan dana layanan yang diklaimkan. Adapun pembayaran dari 216 fasilitas kesehatan yang menyatakan bersedia mengembalikan dana belum diterima hingga proses audit berakhir. Ke depan, BPJS Kesehatan segera merampungkan proses pembersihan dan pembaruan data peserta agar kekeliruan serupa tak terulang. Potensi penerimaan tambahan atas upaya ini sekitar Rp 12,41 miliar.

Auditor juga mengidentifikasi kecurangan lain di tingkat fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. Tak ada rincian mengenai kecurangan yang dimaksud dalam resume hasil audit. Tapi temuan itu ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Bila implementasi aturan itu efektif, diprediksi ada tambahan penerimaan hingga Rp 27 miliar pada tahun ini.

Ada pula masalah lebih bayar kepada fasilitas kesehatan karena administrasi tidak sesuai. Karena itu, BPJS Kesehatan menagih kembali potensi lebih bayar tersebut. Pencegahan ke depan dilakukan dengan memvalidasi ulang data pengajuan klaim dan pemeriksaan oleh tim pencegahan kecurangan rumah sakit.

Obat Defisit Jaminan Kesehatan/Tempo

Satu lagi biang masalah yang kerap disebut adalah sistem rujukan belum optimal. Itu sebabnya BPJS Kesehatan akan menggunakan sistem rujukan terintegrasi secara online, yang ditargetkan dimulai pada  1 November 2019. Implementasi sistem rujukan yang efektif diperkirakan memberikan potensi tambahan penerimaan Rp 93,50 miliar pada tahun ini.

Fachmi mengatakan tidak mudah membuat kondisi ideal. Ia menilai kecurangan yang ditemukan BPKP relatif kecil dibanding total pengeluaran BPJS Kesehatan, yakni 1 persen. Angka itu jauh lebih kecil dibanding di Amerika Serikat, misalnya, yang mencapai belasan persen.

Fachmi mencontohkan kasus readmisi. Pasien rawat inap diizinkan pulang, tapi pekan berikutnya masuk rawat inap kembali. Secara administratif, memang ada kesan atau potensi penyelewengan. “Tapi kami mendiskusikannya. Dari sisi medis, bisa jadi hal itu karena penyakitnya kambuh,” tuturnya.

Meski demikian, BPJS Kesehatan tetap berdiskusi dengan organisasi profesi untuk menindaklanjutinya. Hasilnya, beberapa rumah sakit bersedia mengembalikan uang pelayanan. “Harus dicek benar. Kalau memang ada niat mengeluarkan pasien dan kemudian memasukkannya kembali, itu kecurangan.”

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Usman Sumantri mengatakan kecurangan dan moral hazard peserta memang ada, tapi bukan penyebab utama dan bukan penyebab defisit. “Persoalannya adalah kesenjangan antara pemasukan dan pengeluaran,” kata anggota DJSN perwakilan dari Kementerian Kesehatan itu.

Usman memastikan ada pengaturan agar kelak masalah tersebut tak terjadi lagi. Salah satunya mengaitkannya dengan sanksi pelayanan publik, seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Alternatif solusi itu dinilai akan lebih efektif. Tapi, Fachmi menerangkan, bila diminta memilih, ia lebih mengedepankan perbaikan struktur iuran karena hal itulah yang direkomendasikan lembaga serupa di dunia.

Retno Sulistyowati

 


 

Penentu Iuran Berbasis Pemeriksaan


PEMERINTAH akhirnya menyetujui usul kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Besarnya penambahan premi mempertimbangkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas laporan keuangan BPJS Kesehatan 2018.

Penentu Iuran Berbasis Pemeriksaan/Tempo



Ekonomi dan Bisnis 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.