Efisiensi Jangan Mengorbankan Kualitas Pelayanan - majalah.tempo.co

Laporan Utama 7/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Efisiensi Jangan Mengorbankan Kualitas Pelayanan


Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana:

Tempo

Edisi : 9 Agustus 2019
i Rida Mulyana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/15
Rida Mulyana. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/15

KESIBUKAN Rida Mulyana bertambah karena listrik di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Tengah padam pada Ahad, 4 Agustus lalu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu harus meronda hingga pukul 03.00. Meski listrik di sejumlah daerah sudah mulai menyala pada Ahad pukul 21.00, Rida mesti bermalam di kantor karena esoknya Presiden Joko Widodo akan menyambangi kantor pusat Perusahaan Listrik Negara.

Listrik padam hingga sembilan jam. Ini pemadaman terburuk sejak blackout pada 2005. Kala itu, listrik di Jawa dan Bali padam lima jam akibat terganggunya pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon, Banten. Rida mengatakan padamnya listrik pada Ahad lalu bermula dari putusnya jaringan listrik pada saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Ungaran-Pemalang, yang mengalirkan listrik dari pembangkit di Jawa bagian timur ke wilayah barat Jawa. Karena jaringan itu putus, listrik hanya mengalir lewat SUTET Depok-Tasikmalaya. Tapi, karena bebannya melebihi kapasitas, jaringan listrik pada SUTET itu juga putus. Akhirnya, beban di Jawa bagian barat hanya ditopang pembangkit di Jawa Barat. “Tapi juga tidak mampu sehingga mati,” kata Rida dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus lalu.

Rida mengatakan PLN semestinya dapat melokalisasi gangguan tersebut. Ketika beban sudah melebihi kapasitas, dia menjelaskan, seharusnya PLN menyeimbangkannya dengan melepaskan kelebihan beban yang ada dengan mematikan aliran listrik di beberapa wilayah. Rida sudah menurunkan inspekturnya untuk menyelidiki apakah mekanisme tersebut dijalankan PLN. Mereka diterjunkan ke Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) Jawa-Bali di Gandul, Cinere, Kota Depok; Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta; dan SUTET Ungaran.

Kepada wartawan Tempo, Khairul Anam, Rida juga menjelaskan soal isu efisiensi di PLN. Pada saat kejadian, hanya ada satu pembangkit di PLTGU Muara Karang yang beroperasi penuh. Sisanya sedang dalam pemeliharaan. Pembangkit itu dapat digunakan untuk memasok listrik ke wilayah barat Jawa ketika aliran dari Jawa bagian timur putus. Pemerintah, dia menambahkan, sangat mendorong PLN melakukan efisiensi, tapi tidak dengan mengorbankan kualitas pelayanan. Rida mengatakan, bila sesuai dengan aturan, PLN harus memberikan kompensasi kepada pelanggan akibat gangguan tersebut. Perusahaan pelat merah itu mesti membayarnya. “Minta maaf enggak cukup,” ujarnya.

 

Apa temuan Kementerian ESDM tentang padamnya listrik di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah pada 4 Agustus lalu?

Kami punya instrumen inspektorat. Saya mengirim inspektur-inspektur ke lapangan saat kejadian. Pak Wanhar, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenaga­listrikan, baru saja memberikan laporannya kepada saya. Tapi mohon maaf, saya belum bisa memberitahukan hasilnya apa. Kemarin banyak berita yang mengatakan pemerintah menyalahkan pohon sengon. Padahal kalimat saya saat itu adalah, “Kami menerima berita dari PLN bahwa.…” Makanya saya enggak mau banyak bercerita. Ini memang tidak terlepas dari kami, tapi kami ingin sedikit proporsional.

Pengecekan di lapangan seperti apa?

Terkait dengan apa pun yang terjadi di tower Ungaran, sudah ada peraturan menteri yang mengaturnya (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali). Kami mengecek apakah peraturan itu dilaksanakan atau tidak oleh PLN. Apakah insiden itu yang menjadi penyebab utama atau pemantik? Kalau itu hanya pemantik, artinya ini menyangkut sistem dan manajemen. Kalau sudah menyangkut manajemen, kami enggak bisa masuk. Bukannya kami mau lepas tangan, tapi itu bukan porsi kami.

(Dalam akun Instagramnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan operasi PLN merupakan ranah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, bukan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM adalah regulator yang mengawasi kinerja operator, dalam hal ini PLN.)

Apa saja yang menjadi porsi Kementerian ESDM?

Kami mengatur soal tarif, spesifikasi keamanan tower, unsur keselamatan dan lingkungan, program 35 ribu megawatt, dan sebagainya. Jadi, kalau kejadian itu bermuara saat korporasi menjalankan aksinya dan, misalnya, berujung pada kinerja, kami enggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, atas saran Pak Menteri, saya mengerjakan saja apa yang diperintahkan Pak Presiden. Alhamdulillah, sampai saat ini pemulihannya makin bagus dan menuju normal.

Adakah prosedur yang mesti diikuti PLN jika jaringannya mengalami gangguan?

Sebenarnya, kalau ada kejadian seperti itu, bisa dilokalisasi. Itu ada mekanismenya, urut-urutannya. Aturannya ada di peraturan menteri, yang berbentuk grid code atau kode jaringan dan setiap daerah berbeda-beda. Misalnya ada masalah selama tiga menit, apa action-nya dan siapa yang harus action. Lalu tegangannya harus sekian, frekuensinya harus sekian, dan sebagainya. Nah, apakah aturan ini diikuti atau tidak oleh PLN, itu yang sedang kami cek melalui para inspektur di lapangan.

Kapan Anda mengirim inspektur ke lapangan?

Pertama kali pada Minggu malam (4 Agustus). Malam itu, saya juga mengirim inspektur ke Gandul, tiga orang, karena jantungnya di sana. Lalu saya mengirim inspektur ke Ungaran, tiga orang juga, karena PLN melapor ada gangguan transmisi di segmen Ungaran-Pemalang. Setelah itu, saya mengirim inspektur ke Muara Karang.

Apa temuan awalnya?

Secara umum, kejadiannya begini. Segmen Ungaran-Pemalang putus, kemudian listrik mengalir lewat Tasikmalaya. Tasikmalaya enggak kuat, jeglek. Otomatis dua-duanya putus. Akhirnya, pengguna listrik di Jawa bagian barat hanya ditopang pembangkit di Jawa Barat. Nah, pembangkit yang standby atau beroperasi saat itu di Jawa Barat tidak mampu menopang beban yang besar di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya. Otomatis ini pun mati. Gelap-gulita sudah.

Jawa bagian barat bergantung pada pasokan listrik dari timur?

Listrik memang mengandalkan dari timur. Kalau putus semua, kan, harus ada cadangan dari pembangkit di Jawa Barat. Tapi pembangkit di Jawa Barat yang hidup tidak kuat menopang beban. Otomatis mati karena panas. Seharusnya, misalnya bebannya 80 dan kapasitasnya hanya 50, beban dikurangi 30. Artinya ada beberapa wilayah yang listriknya dimatikan.

Siapa yang berwenang melakukan itu?

Perintah bahwa yang ini dimatikan dan yang itu dihidupkan ada di UIP2B. Ini sedang kami selidiki, apakah mereka mengikuti prosedur atau tidak. Yang pasti, kok, enggak ada kalkulasi, kok, enggak ada mi­tigasi, kok, enggak ada rencana kontingensi kalau, misalnya, putus? Makanya saya hanya ingin menyampaikan secara proporsional dan normatif apa saja yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kementerian ESDM. Yang kami kawal aturannya, you menerapkan ini atau enggak. Perkara kemudian si anu jelek, itu di luar otoritas kami. Tidak kami selidiki.

Ada PLTGU Muara Karang yang bisa digunakan memasok listrik ke Jawa bagian barat ketika aliran dari timur putus. Saat kejadian, apakah pembangkit itu beroperasi?

Berdasarkan temuan sementara kami, hanya beberapa yang beroperasi. Jadi ada satu unit yang beroperasi penuh, sisanya sedang dalam perbaikanatas nama efisiensi. Apakah efisiensi dilarang? Sebenarnya pemerintah tidak hanya mendukung. Pemerintah malah mendorong PLN melakukan efisiensi, tapi tidak dengan mengorbankan kualitas pelayanan.

 

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana (kiri) menyerahkan 150 unit penerangan jalan umum tenaga surya dan 1.000 unit lampu tenaga surya hemat energi kepada masyarakat di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, April 2019. Dok. Kementerian ESDM

Bukankah PLTGU Muara Karang harus selalu standby untuk memasok obyek vital, seperti Istana Negara?

Kami tidak mengatur itu. Mungkin itu kebijakan korporasi.

Saat hari kerja, apakah PLTGU Muara Karang beroperasi penuh?

Kita harus melihat log-nya. Itu sudah masuk ke ranah operasional. Mereka yang menentukan mana yang harus hidup mana yang harus standby. Kami enggak mau tahu, harus cukup, dan kalau bisa efisien. Jadi efisiensi boleh, tapi jangan sampai pelayanan tidak terjaga. Mungkin mereka juga tidak menyangka. Tapi suatu tindakan, apalagi yang risikonya sangat tinggi, harus ada rencana kontingensinya, dong. Dugaan kami, itu enggak ada. Soal lokalisasi saja enggak jalan. Seharusnya yang mati di sana saja, tidak sampai ke sini. Lalu kenapa sampai hanya PLTU Suralaya yang harus berjuang habis-habisan? Kelarlah dia. Batu bara pula. Kalau mati, lama menghidupkannya kembali.

Apa yang harus dilakukan PLN ketika terjadi gangguan?

Pertama, terkait dengan pelanggan. Kita semua sebagai pelanggan dirugikan. Menurut aturan, ketika ada gangguan dan itu sudah masuk ke suatu kriteria di mana PLN harus membayar kompensasi, ya bayar. Minta maaf enggak cukup. Tentang ini saya agak keras kepada PLN. Kedua, terkait dengan perbaikan ke depan. Kalau kemudian PLN, misalnya, butuh satu backbone lagi dari barat ke timur atau mau memperkuat subsistem-subsistem, ya enggak apa-apa. Itu kan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat.

Blackout juga pernah terjadi di Jawa Timur tahun lalu….

Tapi tidak selama ini dan tidak semuanya mati. Kalau kejadiannya di Jakarta, “gempa”-nya se-Indonesia. Lagi pula, Presiden sampai datang ke kantor PLN. Itu kan luar biasa. Ini harus menjadi pelajaran.

 


 

Rida Mulyana

Tempat dan tanggal lahir: Sumedang, Jawa Barat, 2 Mei 1963

Pendidikan: S-1 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung; S-2 Imperial College London, Inggris

Karier: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (Februari 2019-sekarang); Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM (2013-Februari 2019); Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM (2011-2013); Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas (2010-2011)



Laporan Utama 7/7

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.