Rencana Semesta Amendemen Konstitusi - Nasional - majalah.tempo.co

Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Rencana Semesta Amendemen Konstitusi


PDI Perjuangan mendorong amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Membuka peluang perubahan pasal-pasal lain, termasuk soal pemilihan presiden dan masa jabatannya.

Tempo

Edisi : 9 Agustus 2019
i Rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Juli 2019/ANTARA/Hafidz Mubarak A
Rapat pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Juli 2019/ANTARA/Hafidz Mubarak A

SETEBAL 140 halaman, draf yang disusun Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bertajuk “Pokok-Pokok Haluan Negara”. Terdiri atas tujuh bab, beleid itu antara lain berisi arah kebijakan pembangunan 2020-2045 dalam bidang ideologi dan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Inilah draf yang direncanakan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, yang dihapus pada 2002.

Bagian pengantar dalam draf tersebut menyatakan bahwa ketiadaan GBHN mengakibatkan pembangunan tak memiliki perencanaan jangka panjang. “Keleluasaan bagi calon presiden dan wakil presiden menyampaikan visi, misi, dan program saat berkampanye menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan presiden dan wakil presiden ke masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya,” begitu tertulis dalam draf tersebut.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan rancangan tersebut masih dipelajari semua fraksi. “Sifatnya masih draf kajian, belum menjadi konsep GBHN resmi,” kata Basarah melalui percakapan Whats-App, Jumat, 9 Agustus lalu. MPR periode 2014-2019 merencanakan amendemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Pemimpin MPR juga membentuk dua panitia ad hoc, yaitu GBHN dan non-GBHN, untuk membahas perubahan konstitusi.

Basarah, yang menjadi Ketua Panitia Ad Hoc GBHN, mengatakan amendemen terbatas bakal dilakukan MPR periode 2019-2024. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, amendemen itu akan menambah kewenangan MPR, yaitu menetapkan GBHN. Basarah mengklaim GBHN itu diperlukan untuk memberikan arahan kepada presiden dan kepala daerah agar pembangunan bisa berkesinambung-an. “Selama ini, pembangunan berubah-ubah, disesuaikan dengan visi-misi serta program presiden dan kepala daerah terpilih,” ujarnya.

Rencana amendemen terbatas itu mendapat dukungan dari sejumlah partai politik. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan fraksinya di MPR setuju jika amendemen hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Begitu pula anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub. “Selama ini, alur negara tidak jelas dan tidak berkesinambungan setelah presiden berganti,” ujar Muslim.

Namun Ketua Fraksi Golkar di MPR, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan belum semua fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah satu suara soal amendemen. Salah satunya terkait dengan agenda amendemen. Besar kemungkinan jumlah pasal yang direvisi bertambah begitu pintu amendemen terbuka. Agun mencontohkan, DPD akan meminta penambah-an kewenangan yang saat ini masih terbatas. Agun menilai harus ada kesepakatan dari semua kelompok di MPR mengenai pasal-pasal yang akan diamendemen. “Golkar bukan anti-amendemen, tapi perlu dipastikan perubahan itu pada pasal apa,” ucapnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, yang terpilih sebagai anggota DPD periode 2019-2024, setuju terhadap rencana penambahan kewenangan senator. Jimly berencana memperjuangkan hak tambahan DPD, yaitu menyiapkan rancangan GBHN bersama pemerintah. Tak hanya menyusun GBHN, kata Jimly, DPD juga perlu mengawasi pelaksanaannya dari sisi substansi. “Jadi DPD makin berguna,” ujarnya.

Salah satu gagasan yang juga mengapung adalah mengembalikan pemilihan presiden dan wakilnya oleh MPR. Meskipun draf Pokok-Pokok Haluan Negara tak menyebut hal tersebut, dua politikus PDI Perjuangan di DPR membenarkan soal keinginan partai banteng meniadakan pemilihan presiden secara langsung. Saat ini memang belum ada lobi politik untuk mengegolkan rencana tersebut. Menurut kedua narasumber, lobi masih di tahap awal untuk memastikan amendemen menjadi agenda MPR periode 2019-2024.

Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, membantah kabar bahwa partainya berniat mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR seperti pada Pemilihan Umum 1999. “Agenda PDIP hanya soal GBHN yang menjadi cetak biru pemerintahan di pusat dan daerah,” katanya.

Jimly Asshiddiqie pun tak yakin DPD bakal menyetujui pemilihan presiden oleh MPR. Dia memperkirakan rencana pemilihan presiden oleh MPR itu bakal gagal karena tidak hanya ditolak oleh banyak partai dan anggota DPD, tapi juga oleh publik.

Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Basarah (kedua kiri), di sela-sela acara Kongres IV PDIP di, Denpasar, Bali, April 2015/TEMPO/Imam Sukamto

RENCANA PDIP menghidupkan kembali GBHN bermula dari pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam rapat kerja nasional partai itu pada Januari 2016. Kala itu, putri presiden pertama Sukarno ini mengatakan partainya akan mengembalikan fungsi MPR menetapkan GBHN untuk mewujudkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Istilah ini muncul dalam Ketetapan MPR Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.

Megawati menyatakan akan mengerahkan kadernya di eksekutif dan legislatif untuk memastikan rencana yang dulu digagas ayahnya itu terwujud. Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional PDIP, Januari 2016, juga sepakat soal rencana haluan negara. “Pembangunan Nasional Semesta Berencana menjadi pekerjaan rumah kita dalam mengarungi pembangunan 5, 10, 25, 50, 100 tahun ke depan agar arah pembangunan jelas,” katanya.

Dalam acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara pada Maret 2016, Megawati kembali menyerukan pentingnya GBHN. Presiden kelima itu mengatakan GBHN perlu untuk menetapkan arah dan tujuan negara ini. Megawati pun mewacanakan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi.

Pada bulan yang sama dua tahun kemudian, saat berpidato dalam acara penerimaan gelar doctor honoris causa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Sume-dang, Jawa Barat, Megawati secara terbuka meminta Ketua MPR Zulkifli Hasan membahas lagi soal GBHN. Awal Agustus 2018, atau lima bulan setelah pidato Megawati, Zulkifli menyatakan MPR sudah membentuk tim yang membahas rencana amendemen.

Meski tim sudah terbentuk, amendemen baru bisa terlaksana jika diusulkan dua pertiga anggota MPR atau 474 dari 711 anggota. PDIP pun gencar melobi petinggi partai lain untuk mendukung rencana tersebut, terutama partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden.

Saat bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada pertengahan Juli tahun lalu, Megawati juga membicarakan soal GBHN. Saat itu, Airlangga menyatakan perlunya pembentukan tim untuk mengkaji amendemen. “Ibu Mega setuju bahwa Pola Pembangunan Semesta seperti zaman Bung Karno perlu dipelajari lagi,” ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun tidak semua anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf sepakat dengan rencana tersebut. Golkar, misalnya, salah satu partai yang belum bulat mendukung. Anggota MPR dari Fraksi Golkar, Zainudin Amali, mempertanyakan rencana menghidupkan kembali GBHN. “Masih perlukah GBHN karena sistem pemilu kita sekarang sudah berubah, dan presiden bukan lagi menjadi mandataris MPR,” ujar Zainudin.

Kepada Tempo, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya bakal menolak jika presiden kembali menjadi mandataris MPR. “Kami tidak mau presiden menjadi mandataris MPR lagi seperti zaman Orde Baru,” ujar Airlangga.

Membutuhkan lebih banyak dukungan, PDIP merangkul Partai Gerakan Indonesia Raya untuk membangkitkan GBHN. Menurut pengurus partai dari PDIP dan Gerindra, soal GBHN itu juga dibicarakan dalam pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto pada 24 Juli lalu. Dalam pertemuan di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, kata kedua pengurus itu, terjadi diskusi tentang perlunya amendemen konstitusi. Terutama untuk mencegah membesarnya gerakan Islam kanan dan radikalisme yang bertujuan mengubah dasar negara.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga enggan menjelaskan detail pertemuan Megawati dan Prabowo. “Pertemuan itu membahas masa depan Indonesia agar tak ada penumpang gelap yang menggunakan cara-cara radikalisme,” katanya.

Gerindra tak menolak amendemen konstitusi. Menurut anggota Badan Komunikasi Gerindra yang juga anggota DPR terpilih periode 2019-2024, Andre Rosiade, partainya malah ingin amendemen dimulai dengan mengacu pada naskah UUD sebelum perubahan. “Setelah dikembalikan, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, soal batasan jabatan presiden dua periode tinggal ditambahkan saja,” ujar Andre.

Meski belum ada kepastian MPR periode mendatang bakal mengamendemen konstitusi, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah optimistis hal tersebut bisa terwujud. “Ini hanya soal waktu,” katanya.

Pramono, Budiarti Utami Putri, Hussein Abri Dongoran (Jakarta), Raymundus Rikang (Bali)

 


 

Rencana Semesta Amendemen Konstitusi/Tempo



Nasional 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.