Tiga Pemimpin KPK Maju Lagi - majalah.tempo.co

Nasional 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tiga Pemimpin KPK Maju Lagi


TIGA pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendaftarkan diri untuk me-mimpin lembaga antirasu-ah periode 2019-2023. -Mereka ada-lah Laode Muhammad Syarif, Alexander Marwata, dan Basaria Panjait-an, yang masa jabatannya habis pada Desember mendatang. Ketiganya maju pa--da hari terakhir pendaftaran, Kamis, 4 Juli lalu.

Tempo

Edisi : 6 Juli 2019
i Ketua dan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Juni 2019. TEMPO/Imam
Ketua dan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Juni 2019. TEMPO/Imam

Laode mengaku mendaftar -kembali ka--rena ingin menuntaskan pekerjaan ru--mah yang belum selesai selama dia di KPK. “Ingin melanjutkan yang telah -ba-ik- di KPK dan menyempurnakan yang be--lum tercapai,” katanya, Kamis, 4 Juli lalu.

Selain ketiganya, 13 pegawai dan penasihat KPK turut mendaftar. Di antara-nya penasihat KPK, Tsani Annafari; pe-laksana tugas Sekretaris Jenderal, Pahala Nainggolan; serta Direktur Pendidik-an dan Pelayanan Masyarakat Giri Su-prapdiono. Mereka tergabung dalam 384 pelamar yang memperebutkan lima kursi pemimpin KPK. Sebagian pelamar berprofesi sebagai polisi, jaksa, hakim, dosen, dan pengacara.

Panitia seleksi akan mengumumkan peserta yang lolos tahap -administrasi pada 11 Juli mendatang. Setelah itu, pe-serta mengikuti serangkaian tes, seper-ti uji kompetensi, tes psikologi, dan uji publik. Panitia seleksi akan menentukan sepuluh nama yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada September mendatang.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto meminta panitia seleksi memperhatikan integritas dan rekam jejak para calon. Dia juga meminta panitia seleksi tak meng-istimewakan personel kepolisian dan kejaksaan. “Kami melihat seolah-olah ada jatah pimpinan KPK dari wakil kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya. 

 

Pindah Haluan Penegak Hukum

SEBAGIAN peserta seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Panitia membantah memberikan keistimewaan.

 

Kepolisian

1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Inspektur Jenderal Antam Novambar.

2. Perwira tinggi Badan Reserse Kri­minal Polri (penugasan pada Badan Siber dan Sandi Negara), Inspektur Jenderal Dharma Pongrekun.

3. Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pemimpin Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jende­ral­­­­ Coki Manurung.

4. Analis Kebijakan Utama Bidang Polisi Perairan Badan Pemelihara Keamanan Polri Inspektur Jenderal Abdul Gofur.

5. Perwira tinggi Badan Reserse Kriminal Polri (penugasan pada Kementerian Ketenagakerjaan), Brigadir Jenderal Muhammad Iswandi Hari.

6. Widyaiswara Madya Sekolah Staf dan Pemimpin Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Bambang Sri Herwanto.

7. Kepala Biro Penyusunan dan Pe­nyu­luhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigadir Jenderal Agung Makbul.

8. Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Brigadir Jenderal Juansih.

9. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Sri Handayani.

10. Anggota staf ahli Kepala Polri, Inspektur Jenderal Ike Edwin.

 

Kejaksaan

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo.

2. Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, Johanis Tanak.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Muhammad Rum.

4. Kepala Pusat Pendidikan dan ­Pe­­latihan Manajemen dan ­Kepe­mim­­pinan Balai Pendidikan dan ­Pe­­la­tih­an Kejaksaan RI Ranu Mihar­dja.

5. Jaksa Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Supardi.

 


 

MA Tolak Peninjauan Kembali Baiq Nuril

MAHKAMAH Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Baiq Nuril, korban perundungan seksual yang justru divonis bersalah. “Dengan di­to­lak­nya permohonan, putusan yang menghukum diri­nya tetap berlaku,” ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Jumat, 5 Juli lalu.

Pada 2012, Nuril, yang menjadi guru honorer di Se­kolah Menengah Atas Negeri 7 Mataram, Nu­sa Teng­gara Barat, merekam pembicaraannya dengan kepala sekolah, Muslim, melalui telepon. Dalam pembicaraan itu, Muslim diduga melakukan perundungan seksual. Nuril berinisiatif merekam pembicaraan itu sebagai bukti adanya perundungan sekaligus menepis rumor bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan Muslim.

Rekaman itu menyebar. Muslim melaporkan Nuril ke polisi dengan jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Divonis tak bersalah oleh Pengadilan Negeri Mataram, Nuril justru dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta oleh MA. Ju­ru bicara Amnesty International Indonesia, Haeril Ha­­lim, menyesalkan putusan itu. “Presiden harus memberikan amnesti kepada Nuril.” Adapun Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan permohonan amnesti.   

 


 

Ratusan Pegawai Negeri Terpidana Korupsi Belum Dipecat

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur 103 kepala daerah yang tak segera meneken surat pemecatan terhadap 275 aparat sipil negara berstatus terpidana korupsi. “Diberi teguran tertulis agar kepala daerah melakukan pemberhentian tidak dengan hormat dalam waktu 14 hari,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Rabu, 3 Juli lalu.

Dari 275 pegawai negeri itu, 33 orang bertugas di tingkat provinsi, 212 di kabupaten, dan 30 di kota. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, dari 2.357 pegawai yang harus dipecat lantaran kasus korupsi, 2.259 orang bekerja di pemerintah daerah.

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, mendesak Kementerian Dalam Negeri memecat pegawai negeri terpidana korupsi. Catatan ICW pada April lalu memperlihatkan ada 1.124 pegawai negeri terpidana korupsi yang belum dipecat. Padahal seharusnya pemecatan rampung pada Desember tahun lalu.   

 


 

Warga di jalur pedestrian Jalan Sudirman, Jakar­ta, Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

 

Udara Jakarta Buruk, Pemerintah Digugat

GERAKAN Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) meng­gugat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Peng­adilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami minta mereka melakukan kebijakan untuk mengubah pencemaran udara di Jakarta,” ujar pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ayu Eza Tiara, Kamis, 4 Juli lalu.

Situs penyedia peta polusi udara, AirVisual, mencatat Jakarta se­ba­gai kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia. Artinya, udara di Jakarta tidak sehat dan bisa menimbulkan penyakit pernapasan. Gerakan Ibu Kota meminta Presiden Joko Widodo merevisi aturan me­ngenai pengendalian pencemaran udara. Koalisi juga mendesak Gubernur Jakarta Anies Baswedan memperketat uji emisi kendaraan hingga mengawasi ketaatan standar spesifikasi bahan bakar.

Anies mengatakan para penggugat juga berkontribusi dalam pe­nu­runan kualitas di Jakarta. “Ini bukan disebabkan oleh satu-dua profesi, tapi oleh kita semua,” katanya. 

 


 

Gejolak di Partai Beringin

PARTAI Golkar kembali bergejolak. Kubu yang dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mulai menggoyang kursi Ketua Umum Airlangga Hartarto dan meminta segera dilakukan musyawarah nasional. “Banyak kader yang kecewa karena perolehan kursi di DPR turun,” tutur politikus Golkar, Yorrys Raweyai, Kamis, 4 Juli lalu.

Airlangga menargetkan perolehan 110 kursi DPR, tapi Golkar hanya mendapat 85 kursi atau turun enam kursi dari Pemilihan Umum 2014. Sejumlah kader meminta percepatan jadwal musyawarah nasional, yang rencananya digelar pada Desember nanti.

Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F. Paulus mengklaim kinerja Airlangga sangat bagus karena bisa mendapatkan 85 kursi serta memperoleh 12,31 persen suara. “Tidak ada alasan untuk mempercepat munas,” ucapnya. 



Nasional 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.