Bukan Penyelenggara Negara, Saya Boleh Terima Gratifikasi - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 1/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Bukan Penyelenggara Negara, Saya Boleh Terima Gratifikasi


Menggunakan iPhone 5, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah memanggil sopir pribadinya. Pada Rabu petang itu, ia punya jadwal terapi saraf bersama istrinya. Sejak pagi pada Rabu pekan lalu, ia berada di Grand Hyatt, hotel mewah di jantung Jakarta, bertemu dengan tamu-tamu asing, sebelum menerima wawancara dengan Tempo pada sore harinya.

Banyak informasi beredar seputar sepak terjang laki-laki Banjarmasin 75 tahun ini. Ia dikabarkan memainkan pemberian izin sertifikasi halal perusahaan di luar negeri, yang sebenarnya gratis, dengan meminta uang ribuan dolar. Untuk perusahaan yang sudah mendapat izin, ia mengancam akan mencabut izinnya karena melanggar aturan MUI. Banyak pengusaha bercerita ini modus supaya ancaman itu ditukar dengan dolar.

Administrator

Edisi : 24 Februari 2014
i

Menggunakan iPhone 5, Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan Shaberah memanggil sopir pribadinya. Pada Rabu petang itu, ia punya jadwal terapi saraf bersama istrinya. Sejak pagi pada Rabu pekan lalu, ia berada di Grand Hyatt, hotel mewah di jantung Jakarta, bertemu dengan tamu-tamu asing, sebelum menerima wawancara dengan Tempo pada sore harinya.

Banyak informasi beredar seputar sepak terjang laki-laki Banjarmasin 75 tahun ini. Ia dikabarkan memainkan pemberian izin sertifikasi halal perusahaan di luar negeri, yang sebenarnya gratis, dengan meminta uang ribuan dolar. Untuk perusahaan yang sudah mendapat izin, ia mengancam akan mencabut izinnya karena melanggar aturan MUI. Banyak pengusaha bercerita ini modus supaya ancaman itu ditukar dengan dolar.

Sejatinya, keputusan memberikan izin atau mencabut izin ditentukan empat orang. Tapi posisi Amidhan sebagai ketua yang membidangi sertifikat halal membuat tuduhan itu paling deras mengarah kepadanya. Malang-melintang sebagai birokrat dengan jabatan terakhir Direktur Jenderal Pembinaan dan Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama pada 1996, ia masuk MUI setelah pensiun.

Setelah bolak-balik ia menelepon sopirnya, Toyota Alphard hitam terlihat mendekat ke lobi hotel. Amidhan buru-buru pamit setelah memberikan dua jam wawancara didampingi Lukmanul Hakim, Kepala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, di Fontaine Lounge, lantai 2 Grand Hyatt. "Seumur-umur, baru kali ini saya memberikan wawancara blakblakan begini," katanya.

Setelah wawancara itu, ia bolak-balik menelepon, mengklarifikasi isu-isu yang menerpanya. Siang menyangkal sebuah pertemuan, sore mengakui, lalu bercerita panjang-lebar tentang latar belakang isu suap yang merubung lembaganya itu.

Banyak pengusaha di luar negeri mengaku dimintai uang oleh Anda untuk mendapat izin usaha label halal….

Sekarang sudah online. Kami memeriksa yang sudah mendaftar dengan survei ke lapangan. Hasil Rapat Koordinasi Nasional MUI 2003 menetapkan tujuh syarat izin lembaga halal, antara lain punya tiga ulama dan dua ilmuwan sebagai auditor, membantu masjid dan madrasah di wilayahnya, serta terdaftar sebagai anggota World Halal Food Council.

Berapa tarifnya?

Gratis. Halal itu kan agama, masak harus bayar? Mereka hanya diminta membantu masjid atau sekolah Islam di lingkungan kantornya.

Tapi mereka menetapkan tarif kepada produsen makanan dan minuman….

Setelah izin keluar, kami tak lagi punya hubungan dengan lembaga itu, kecuali saat audit dua tahun sekali. Ini memang diprotes Australia. Ada tarif karena mereka kan harus menggaji karyawan, supervisor, jagal, sewa kantor, dan lain-lain. Setiap lembaga menetapkan harga berbeda-beda sehingga timbul perang tarif. Di sana ada persaingan pengusaha Turki dan Libanon. Kami sarankan ada standardisasi.

(Lukmanul Hakim: Sebetulnya itu sudah disiasati dengan aturan izin lembaga per negara bagian mulai 2006. Tujuannya agar tak berantem sesama mereka. Malu kita jadinya kepada pemerintah Australia, yang bukan Islam.)

Ketika MUI mengaudit, siapa yang mengongkosi?

Izin itu berlaku dua tahun. Kami audit apakah mereka memberikan label halal yang benar kepada produsen sesuai dengan syariah. Karena kami lembaga nirlaba dan tak ada biaya, mereka yang harus menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama di sana. Kalau perjalanannya jauh, saya minta pesawat kelas bisnis karena sudah tua.

Ada honor?

Tidak ada.

(Lukmanul Hakim: Dulu Badan Standardisasi Nasional mengusulkan MUI menetapkan honor audit, tapi ditolak. Jadi lump sum saja.)

Kami mendapat kontrak lembaga halal dengan MUI dan disebutkan mereka mesti memberikan kontribusi kepada MUI. Apa maksudnya?

Tidak ada kontrak. Seperti asuransi saja harus pakai kontrak. Kalaupun ada, berarti itu palsu. Yang menentukan izin untuk lembaga halal itu empat orang: saya, Ma'ruf Amin, Ketua Komisi Fatwa MUI, Sekretaris Jenderal Ichwan Syam, serta Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Lukmanul Hakim. MUI itu hanya kebijakannya, pelaksananya itu Lukman.

(Lukmanul Hakim: Dalam setiap izin, saya hanya memaraf. Penanda tangannya Pak Amidhan dan Sekretaris Jenderal.)

Anda disebutkan menyerahkan sejumlah rekening pribadi ke lembaga halal itu?

Tidak ada, fitnah itu. Bodoh saya melakukan itu. Fitnah seperti itu sudah sering saya dengar.

Uang dari Mohammed Lotfi, Kepala Australian Halal Food Services?

Tidak ada. Tunjukkan saja buktinya. AHFS itu sudah dicabut izinnya karena memberikan label halal kepada pemotongan hewan yang melanggar syariah. Ada videonya. Ulama Malaysia yang merekam. Karena itu, merekalah yang mencabut izin AHFS lebih dulu. Lalu dia datang bersama wakilnya, Ali Chawk, bertemu dengan saya. Mereka bilang mau tobat. Saya terima dan mereka membuat perusahaan baru, Halal Certification Council.

Kok bisa? Bukankah staf dan prosesnya tetap sama, hanya ganti nama?

Mereka berjanji tak akan lagi melanggar.

Kabarnya, mereka melobi agar izin tak dicabut dengan memberi uang….

Tidak ada. Fitnah itu. Lotfi ini kecewa karena saya tetap memberi sanksi AHFS.

Cerita lain. Ada pengusaha, Mohamed El-Mouelhy, yang mengaku memberi Anda Aus$ 26 ribu untuk mendapat izin….

Cerita Mouelhy itu 20 tahun lalu. Dia kecewa karena tak didukung mendirikan World Halal Council. Negara-negara itu lebih memilih bergabung dengan World Halal Food Council, yang sekarang dipimpin Pak Lukman. Karena itu, dia cerita fitnah penyuapan ini.

Ini kejadiannya tahun 2006….

Tidak ada. (Sejam kemudian, ia menelepon.) Ternyata pertemuan itu ada. Saya diundang ke Australia. Tapi itu bersama Kementerian Agama. Ada tujuh orang. Karena itu, semua biaya ditanggung APBN. Omong kosong itu omongan Mouelhy. Lagi pula, kalaupun ada buktinya, saya kan bukan penyelenggara negara, boleh menerima gratifikasi.

Lalu izin untuk Mouelhy diberikan?

Tidak. Saya lihat kantor Mouelhy itu di rumah. Anak dan istrinya jadi direktur. Saya tak memberikan izin. Lalu Al Iman Islamic Society ternyata sertifikasinya bermasalah. Nah, karena dua hal ini mungkin dia marah kepada saya sehingga menyebarkan khayalan memberikan uang itu.

Dia sampai membuat pernyataan di bawah sumpah….

Ah, orang kalap bisa melakukan apa saja, kan?

Menurut Mouelhy, izin tak diberikan karena Anda bertemu dengan Esad Alagic, rival Mouelhy dalam bisnis label halal….

Ah, tidak ada. Saya memang dekat dengan Esad. Oleh Ketua MUI Din Syamsuddin, ia ditetapkan sebagai perwakilan MUI di Australia.

Bukankah itu konflik kepentingan karena Islamic Coordinating Council of Victoria, yang dipimpin Esad, seharusnya diawasi MUI?

Itu tadi, kami terbatas mengawasi. Tak ada anggaran mengaudit. Dibuat perwakilan supaya efektif saja.

Ada juga cerita izin diberikan jika melalui Esad dengan memberi suap….

Wah, fitnah apa lagi itu? Tidak ada.

Modus Anda mengancam akan mencabut izin sehingga pengusahanya datang memohon izin tak dicabut dengan membawa uang. Benar?

Tidak ada. Izin dan pencabutan itu kewenangannya ada di empat orang, bukan saya sendiri.

Selain di Australia, Anda disebut menjadi penasihat Halal Food Council of Europe….

Ha? Informasi dari mana itu? Itu ngaku-ngaku saja kali. Tidak boleh saya menjadi penasihat.

Informasinya bisa dicari dengan gampang di Internet….
(Lukmanul Hakim: Ini serius karena bisa mengarah pada tuduhan konflik kepentingan.)

Itu isunya. Dengan Anda menjadi penasihat, HFCE tak pernah diaudit karena Anda mendapat gaji tetap….

Kalau benar seperti itu, akan saya tagih jika bertemu. Kurang ajar sekali. Mungkin honor menjadi pembicara. Saya memang berteman dekat dengan pemiliknya. Tapi tak ada hubungan sama sekali. Tak boleh.

Mengapa MUI bisa berkuasa atas lembaga halal sebagai pengawas dan auditor?

Karena Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika itu punya 600 ilmuwan yang berpengalaman. MUI juga sudah lama dan paling paham soal halal, selain sebagai lembaga ulama dari negara muslim terbesar.

MUI ini organisasi masyarakat. Dari mana sumber pendanaan?

Ada bantuan dari APBN. Tahun ini Rp 10 miliar, tapi berdasarkan program (yang diajukan).
2020-01-21 14:41:18

Laporan Utama 1/5

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.