Majalah TEMPO | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Opini

  • Akrobat Ibu Kota Baru

    Akrobat Ibu Kota Baru

    Presiden Jokowi melibatkan tiga tokoh internasional dalam pembangunan ibu kota baru. Lebih banyak menjadi masalah ketimbang solusi.

  • Datang Asabri Setelah Jiwasraya

    Datang Asabri Setelah Jiwasraya

    Penempatan investasi pada saham-saham bernilai rendah berpotensi merugikan Asabri hingga Rp 16 triliun. Perlu reformasi habis-habisan.

     

  • Transparansi Omnibus Law

    Transparansi Omnibus Law

    Pembahasan aturan “sapu jagat” yang tertutup menimbulkan kecurigaan. Pemerintah dan DPR harus melibatkan masyarakat.

  • Gagal Total KPK Jokowi

    Gagal Total KPK Jokowi

    Revisi Undang-Undang KPK membuat komisi antirasuah tak berkutik dalam menangani kasus suap Komisioner KPU. Kecuali pemerintah berubah sikap, hanya keajaiban yang bisa membuat KPK kembali bergigi. 

  • Bersekongkol Menyelamatkan Hasto
  • Bahaya Kasus Jiwasraya

    Bahaya Kasus Jiwasraya

    Skandal Jiwasraya adalah cermin buruknya pengawasan industri jasa keuangan. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial bisa luntur.

  • Antisipasi Ketegangan Amerika dan Iran

    Antisipasi Ketegangan Amerika dan Iran

    Pembunuhan Soleimani mesti dikutuk. Indonesia perlu bersiap menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Iran jika eskalasinya meningkat.

  • Debat Kusir Soal Banjir

    Debat Kusir Soal Banjir

    Pengendalian banjir di Ibu Kota merupakan kebijakan jangka panjang. Gubernur Anies Baswedan terjebak retorika.

  • Gus Dur Setelah Satu Dekade

    Gus Dur Setelah Satu Dekade

    Banyak orang dan kelompok masyarakat meneruskan ajaran Abdurrahman Wahid mengenai toleransi dan pluralisme. Teladan bagi Republik.

  • Jangan Jual Benur ke Luar Negeri

    Jangan Jual Benur ke Luar Negeri

    Menteri Kelautan dan Perikanan akan mencabut larangan ekspor benih lobster. Dapat mengganggu produksi komoditas itu.

  • Kambing Hitam Banjir Jakarta

    Kambing Hitam Banjir Jakarta

    Pemerintah pusat dan daerah sibuk saling tuding soal penyebab banjir Jakarta. Kelemahan manajemen pelayanan publik di semua level.

  • Tabir Dalang Penyerang Novel

    Tabir Dalang Penyerang Novel

    Penangkapan dua tersangka penyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, belum sepenuhnya memberikan titik terang. Kejanggalan proses penangkapan bisa menjadi kabut baru.

  • Akhiri Kekerasan di Papua

    Akhiri Kekerasan di Papua

    Pendekatan keamanan tidak menghentikan kekerasan di Papua. Pemerintah mesti mengedepankan dialog.

  • Tercecer Kita di Pariwisata

    Tercecer Kita di Pariwisata

    Target kunjungan wisatawan asing kembali meleset. Pemerintah gagal menyelesaikan pekerjaan rumah.

  • Api Lilin Gerakan Mahasiswa

    Api Lilin Gerakan Mahasiswa

    Demo mahasiswa #reformasidikorupsi adalah api lilin bagi demokrasi Indonesia. Nyala yang perlu dijaga di tengah layunya demokrasi.

  • Pelajaran dari Uighur

    Pelajaran dari Uighur

    Pemerintah Indonesia perlu berperan aktif mendorong penyelesaian damai di Xinjiang. Jangan lupakan problem yang sama di dalam negeri.

  • Mandeknya Reformasi Polisi

    Mandeknya Reformasi Polisi

    Polisi masih mengandalkan kekerasan dalam menjalankan tugas. Presiden tak boleh lepas tangan.

  • Selamat Datang, KPK Jokowi

    Selamat Datang, KPK Jokowi

    Pemerintah menunjuk lima tokoh publik sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Siapa pun yang duduk di Dewan Pengawas tidak akan membuat KPK kuat. 

  • Mimpi Muskil Penurunan Emisi

    Mimpi Muskil Penurunan Emisi

    Konferensi Perubahan Iklim di Madrid berakhir tanpa kesepakatan. Komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon makin sulit dicapai.

  • Aturan Baru Energi Bersih

    Aturan Baru Energi Bersih

    Pemerintah akan merilis aturan baru demi mengembangkan energi bersih. Perlu rambu-rambu agar tak dimanfaatkan pemburu rente.

  • Setengah Hati Kebijakan Restorasi

    Setengah Hati Kebijakan Restorasi

    Proyek restorasi ekosistem untuk memulihkan kerusakan hutan kian terancam. Buah inkonsistensi pemerintah.

  • Salah Kaprah Soal Khilafah

    Salah Kaprah Soal Khilafah

    Pengawasan materi jihad dan khilafah di sekolah bukanlah solusi melawan radikalisme. Perlu mengembalikan tujuan pendidikan.

  • Kepala Bareskrim Titipan Jokowi

    Kepala Bareskrim Titipan Jokowi

    Pengangkatan Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal kuat diduga karena sokongan Jokowi. Jangan pakai polisi untuk tujuan politik.

  • Arah Keliru Bisnis Setrum

    Arah Keliru Bisnis Setrum

    Kita semua mafhum pengelolaan PT PLN (Persero) butuh terobosan besar. Namun keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menggeser fokus bisnis perusahaan itu ke transmisi dan distribusi dengan meninggalkan bisnis pembangkit listrik tak menjawab persoalan.

  • Darurat Peningkatan Mutu Guru

    Darurat Peningkatan Mutu Guru

    Indeks internasional kemampuan siswa Indonesia selalu berada di papan bawah selama hampir dua dekade. Pemerintah perlu berfokus pada peningkatan kualitas guru.

  • Terbang Tinggi Bersama Harley

    Terbang Tinggi Bersama Harley

    Direktur Utama Garuda Indonesia dicopot lantaran menyelundupkan Harley-Davidson. Tindak pidana yang harus diusut tuntas.

  • Tabiat Buruk Partai Beringin

    Tabiat Buruk Partai Beringin

    Lobi elite Partai Golkar mengundang intervensi penguasa. Sikap oportunistis yang melanggengkan kartel dan oligarki.

  • Resep Usang Jokowi

    Resep Usang Jokowi

    Strategi ekonomi-politik Presiden Joko Widodo kini benar-benar diuji.

  • Jalan Lurus Pertamina di Petrokimia

    Jalan Lurus Pertamina di Petrokimia

    Pertamina kini menguasai saham mayoritas PT Trans Pacific Petrochemical Indotama. Meski hanya memiliki saham kecil, pemilik lama bisa menjadi masalah.

  • Pangkal Suap Meikarta

    Pangkal Suap Meikarta

    KPK bisa mengusut asal-usul uang suap Meikarta kepada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi. Perlu sistem canggih mencegah korupsi perizinan.

  • Standar Ganda Anti-Radikalisme

    Standar Ganda Anti-Radikalisme

    Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama untuk mengantisipasi radikalisme di kalangan aparat sipil negara. Bisa menjadi bumerang.

  •  Terapi Lancung Sang Menteri

    Terapi Lancung Sang Menteri

    Meski sudah diangkat menjadi Menteri Kesehatan, Letnan Jenderal Purnawirawan Dr dr Terawan Agus Putranto tidak boleh lolos begitu saja dari sanksi pelanggaran etik yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran.

  • Tutup Celah Impor Limbah

    Tutup Celah Impor Limbah

    Sampah impor berbahaya seharusnya dibendung. Masih dimungkinkan lantaran ada peluang dalam regulasi.

  • Berkompromi dengan Korupsi

    Berkompromi dengan Korupsi

    Pemerintah Jokowi mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan korupsi. Hanya akan menyuburkan kongkalikong.

  • Jangan Kubur Pilkada Langsung

    Jangan Kubur Pilkada Langsung

    Menteri Tito Karnavian mempersoalkan biaya tinggi pemilihan kepala daerah. Menutup peluang calon pemimpin alternatif.

  • Momentum Bersihkan BUMN

    Momentum Bersihkan BUMN

    Langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merombak total jajaran eselon I kementeriannya perlu diapresiasi.

  • Bahaya Penghapusan Izin Bangunan

    Bahaya Penghapusan Izin Bangunan

    Izin mendirikan bangunan dan analisis mengenai dampak lingkungan tetap diperlukan. Prosesnya yang harus lebih sederhana.

  • Klientelisme Pejabat dan Ormas

    Klientelisme Pejabat dan Ormas

    Bukan cuma di Kota Bekasi, relasi aneh pejabat-ormas terjadi di banyak daerah. Menghapus pilkada langsung bukan solusi.

  • Gertakan Surya Paloh

    Gertakan Surya Paloh

    Manuver NasDem terkesan hanya sebagai upaya menekan Presiden Jokowi. Tak elok bila main politik dua kaki.

  • Potong Kompas di Masela

    Potong Kompas di Masela

    UPAYA kelompok bisnis Tomy Winata menawarkan pelabuhan milik mereka di Tual, Maluku, sebagai pelabuhan logistik sementara untuk pembangunan proyek Blok Masela harus diwaspadai sejak dini.

  • Sulitnya Meraup Pajak

    Sulitnya Meraup Pajak

    Di tengah perekonomian yang lesu, kinerja penerimaan pajak terpuruk. Perlu kebijakan anggaran yang cermat.

  • Premanisme di Lahan Parkir

    Premanisme di Lahan Parkir

    Pemerintah Kota Bekasi memberikan keistimewaan kepada ormas untuk mengelola parkir. Negara tak boleh kalah melawan premanisme.

  • Praktik Lancung Dokter Kita

    Praktik Lancung Dokter Kita

    Kongkalikong antara dokter dan perusahaan farmasi seputar penjualan obat masih terus berlangsung. Perlu gebrakan Menteri Kesehatan baru.

  • Lubang-lubang Anggaran DKI

    Lubang-lubang Anggaran DKI

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan layak berterima kasih kepada mereka yang telah membongkar kejanggalan rancangan anggaran di provinsi-nya.

  • Perbaiki Tata Kelola Perusahaan Negara

    Perbaiki Tata Kelola Perusahaan Negara

    Menteri BUMN yang baru diharapkan membenahi centang-perenang dalam pengelolaan perusahaan negara. Dimulai dengan mengangkat direksi baru yang bebas kepentingan politik.

  • Jangan Mekarkan Papua

    Jangan Mekarkan Papua

    Rencana pendirian Provinsi Papua Selatan dapat memicu konflik baru. Pemerintah gagal memahami akar masalah.

  • Merombak Kurikulum Pendidikan

    Merombak Kurikulum Pendidikan

    Sistem pendidikan kita tidak mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Jangan cuma jadi pencetak tenaga kerja.

  • Gesekan Dini Kabinet Jokowi

    Gesekan Dini Kabinet Jokowi

    Seperti sudah diprediksi, Presiden Joko Widodo akhirnya melibatkan banyak partai politik dalam kabinetnya.

  • Pikir Ulang Penyelamatan Jiwasraya

    Pikir Ulang Penyelamatan Jiwasraya

    Kementerian BUMN akan melaksanakan skema penyelamatan Jiwasraya dengan membentuk anak usaha yang dimodali perusahaan negara. Bakal menjadi preseden buruk jika diteruskan.

  • Bahaya Main Represi

    Bahaya Main Represi

    Pemerintah terkesan membiarkan teror dan kekerasan terhadap para aktivis. Resep kuno ala Orde Baru.

  • Menggantang Asap Kapolri Baru

    Menggantang Asap Kapolri Baru

    Presiden Joko Widodo mengajukan Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI. Mempertaruhkan reformasi kepolisian.

  • Compang-camping Kabinet Baru

    Compang-camping Kabinet Baru

    Susunan Kabinet Indonesia Maju yang diumumkan Presiden Joko Widodo pekan lalu tak memberikan banyak harapan untuk Indonesia lima tahun mendatang.

  • Jangan Menyerah, KPK

    Jangan Menyerah, KPK

    Undang-undang baru KPK dengan pasal-pasal yang melemahkan telah berlaku. Celah aturan bisa dimanfaatkan untuk menjaring koruptor.

  • Nyanyian Nyaring dari Sukamiskin

    Nyanyian Nyaring dari Sukamiskin

    Petinggi Partai Kebangkitan Bangsa terseret kasus suap proyek infrastruktur. Partai bisa dijerat pidana korporasi.

  • Politik tanpa Oposisi

    Politik tanpa Oposisi

    Prabowo Subianto merapat ke pemerintah Joko Widodo. Dewan Perwakilan Rakyat bakal jadi tukang stempel.

  • Hitam-Putih Ma’ruf Amin

    Hitam-Putih Ma’ruf Amin

    Resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Ma’ruf Amin harus mampu menjawab keraguan banyak orang kepadanya.

  • Waspada Bakar Modal Uang Elektronik

    Waspada Bakar Modal Uang Elektronik

    Kehadiran beragam uang elektronik meningkatkan transaksi nontunai. Bank Indonesia harus memastikan tidak terjadi monopoli di pasar.

  • Menangkal Propaganda soal Papua

    Menangkal Propaganda soal Papua

    Facebook menutup ratusan akun dan laman yang terlibat propaganda siber soal Papua. Cara bagus melawan kampanye disinformasi.

  • Bahaya Di Balik Rencana GBHN

    Bahaya Di Balik Rencana GBHN

    Rencana menghadirkan lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara terus menggelinding. Membunuh demokrasi lewat jalan demokrasi.

  • Teror di Siang Bolong

    Teror di Siang Bolong

    Serangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto secara menohok telah mempermalukan aparat intelijen dan kepolisian.

  • Undang-Undang Minerba untuk Rakyat

    Undang-Undang Minerba untuk Rakyat

    Publik menolak rancangan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara hasil pembahasan pemerintah dan DPR. Sarat kepentingan pengusaha.

  • Pelajaran dari Mesir

    Pelajaran dari Mesir

    Pemerintah Mesir memberangus demokrasi dengan dalih mencegah radikalisme Islam. Kondisinya mirip Indonesia.

  • Salah Memahami Papua

    Salah Memahami Papua

    Insiden Wamena memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menangani persoalan Papua.

  • Berdirilah Bersama Rakyat, Jokowi

    Berdirilah Bersama Rakyat, Jokowi

    Demonstrasi mahasiswa selama dua pekan terakhir boleh jadi sudah surut.

  • Badan Penampungan Politikus Senayan

    Badan Penampungan Politikus Senayan

    Politikus makin mendominasi kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Revisi undang-undang mendesak dilakukan.

  • Tindak Tegas Hakim Lancung

    Tindak Tegas Hakim Lancung

    Satu dari tiga hakim yang mengabulkan kasasi Syafruddin Temenggung pernah bertemu dengan pengacara terdakwa. Bukti baru untuk peninjauan kembali.

  • Saatnya Menertibkan Buzzer

    Saatnya Menertibkan Buzzer

    Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.

  • Terguncang Demo Milenial

    Terguncang Demo Milenial

    Presiden Joko Widodo semestinya menyadari bahwa demonstrasi mahasiswa dan pelajar kali ini bukanlah fenomena biasa.

  • Salah Arah Kebijakan Tekstil

    Salah Arah Kebijakan Tekstil

    Industri tekstil dan produk tekstil tergencet banjir produk impor. Akibat keliru membuat peraturan.

  • Aturan Pertanahan untuk Siapa

    Aturan Pertanahan untuk Siapa

    Rancangan Undang-Undang Pertanahan mengandung banyak masalah dan membuka peluang penyelewengan. Harus direvisi total.

  • Kembali ke Orde Baru

    Kembali ke Orde Baru

    DPR dan pemerintah meloloskan undang-undang bermasalah tanpa konsultasi publik yang memadai. Gejala awal dekonsolidasi demokrasi.

  • Saatnya Menerapkan Pasal Ekosida

    Saatnya Menerapkan Pasal Ekosida

    Seandainya Presiden Joko Widodo dan para pembantunya mau menjalankan putusan pengadilan tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan pada 22 Maret 2017, kobaran api tahun ini mungkin bisa dicegah.

  • Jalan Terus Larangan Ekspor Nikel

    Jalan Terus Larangan Ekspor Nikel

    Pengolahan bijih nikel menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bisa mengurangi defisit transaksi berjalan.

  • Di Balik Polemik Audisi Bulu Tangkis

    Di Balik Polemik Audisi Bulu Tangkis

    Audisi bulu tangkis yang digelar produsen rokok sempat mengundang polemik sengit. Pemerintah kurang sigap.

  • Akal-akalan Tender Minyak

    Akal-akalan Tender Minyak

    Komisi antikorupsi menjerat tokoh kunci permainan tender minyak. Upaya memerangi mafia migas.

  • Saatnya Sama-sama Melawan

    Saatnya Sama-sama Melawan

    Tak ada pilihan lain: semua elemen masyarakat sipil harus bergerak bersama membela Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Buruk Tata Kelola Perusahaan Negara

    Buruk Tata Kelola Perusahaan Negara

    Menteri Rini Soemarno gagal menjalankan tata kelola yang baik dalam penggantian direksi bank-bank pelat merah. Bisa merugikan publik.

  • Abdul Tak Perlu Minta Maaf

    Abdul Tak Perlu Minta Maaf

    Penulis disertasi kontroversial dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga layak diapresiasi. Majelis Ulama Indonesia tak perlu kebakaran jenggot.

  • Akrobat Swasembada Gula

    Akrobat Swasembada Gula

    Mengejar target swasembada gula pada 2024, Kementerian Pertanian membuka kebun tebu di lahan yang salah.

  • Penggali Kubur Komisi Antikorupsi

    Penggali Kubur Komisi Antikorupsi

    Perhatian publik saat ini terarah kepada Presiden Joko Widodo: akankah dia menghentikan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau membiarkannya berlanjut.

  • Blunder Relokasi Ibu Kota

    Blunder Relokasi Ibu Kota

    Pemerintah gegabah merencanakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Lari dari persoalan.

  • Hapuskan Pidana Kebiri

    Hapuskan Pidana Kebiri

    Hukuman kebiri kimia melanggar hak asasi manusia. Pemerintah bersama DPR perlu menghapusnya.

  • Lonceng Kematian Komisi Antikorupsi

    Lonceng Kematian Komisi Antikorupsi

    Sejumlah kandidat bermasalah lolos seleksi pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi, Kegagalan panitia seleksi.

  • Teledor Menangani Papua

    Teledor Menangani Papua

    JIKA saja pemerintah bergerak cepat dan tepat dalam meredam gejolak, kerusuhan yang melanda Papua tentu tak akan meluas.

  • Setelah Kalah dari Ayam Brasil

    Setelah Kalah dari Ayam Brasil

    WTO mewajibkan Indonesia menerima produk unggas dari Brasil. Perlu konsistensi kebijakan.

  • Kisruh Anggaran Polri

    Kisruh Anggaran Polri

    Lelang pengadaan kendaraan bermotor di Korps Lalu Lintas Kepolisian RI berakhir di pengadilan. Sistem anggaran polisi harus dirombak.

  • Akar Konflik di Papua

    Akar Konflik di Papua

    Gejolak politik di Papua mesti ditangani dengan cepat tapi hati-hati. Resolusi konflik harus menyasar sampai akarnya.

  • Nomenklatur Baru, Kinerja Belum Tentu

    Nomenklatur Baru, Kinerja Belum Tentu

    SUSUNAN kabinet periode mendatang merupakan pertaruhan bagi Presiden Joko Widodo. Menjadi motor untuk mewujudkan janji-janji presiden terpilih, kinerja para menteri akan menentukan reputasi Jokowi kelak. Apakah ia akan menjadi pemimpin sukses, biasa saja, atau bahkan gagal.

  • Mengembalikan Prinsip Asuransi Kesehatan

    Mengembalikan Prinsip Asuransi Kesehatan

    Kenaikan premi merupakan langkah awal untuk mengurangi defisit keuangan. Perlu mengatur ulang jenis penyakit yang memperoleh jaminan.

  • Hapuskan Kuota Impor Pangan

    Hapuskan Kuota Impor Pangan

    Tata niaga impor bahan pangan sudah lama menjadi sumber korupsi untuk kepentingan partai politik. Konsumen dan petani lokal dirugikan.

  • Terjebak dalam Politik Dinasti

    Terjebak dalam Politik Dinasti

    Personalisasi partai politik mengancam demokrasi. Masyarakat semestinya mengoreksi lewat pemilu.

  • Tionghoa dan Sejarah Kemajemukan Indonesia

    Tionghoa dan Sejarah Kemajemukan Indonesia

    PADA hari-hari ketika identitas dipersoalkan, ada baiknya kita menengok ke belakang. Syahdan, tersebutlah Djiauw Kie Siong, juragan peti mati yang tinggal di pinggir Kali Citarum, Karawang, Jawa Barat.PADA

  • Giliran Angkasa Pura Diterpa Suap

    Giliran Angkasa Pura Diterpa Suap

    Skandal suap yang melibatkan dua perusahaan negara terbongkar. BUMN harus dijauhkan dari kepentingan politik.

  • Ketika TNI Mengurus Teroris

    Ketika TNI Mengurus Teroris

    Campur tangan TNI dalam menangani terorisme akan menimbulkan banyak mudarat. Jalan mundur reformasi militer.

  • Mencegah Kembalinya GBHN

    Mencegah Kembalinya GBHN

    Para politikus di Senayan berancang-ancang menghidupkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Demokrasi terancam kian mundur.

  • Habis Gelap Evaluasi Segera

    Habis Gelap Evaluasi Segera

    “MASA kegelapan” di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah selama enam jam lebih pada Ahad, 4 Agustus 2019, menunjukkan manajemen energi kelistrikan di negara ini perlu dievaluasi.

  • Skandal Tumpahan Minyak Pertamina

    Skandal Tumpahan Minyak Pertamina

    Dampak kebocoran sumur Pertamina Hulu Energi di perairan Karawang meluas. Akibat penanggulangan yang tak transparan.

  • Kisah Janggal Teroris di Padang

    Kisah Janggal Teroris di Padang

    Mabes Polri menangkap terduga teroris yang dituduh akan mengebom kantor polisi. Buktinya meragukan.

  • Beringin Tak Perlu ke Istana

    Beringin Tak Perlu ke Istana

    Para calon Ketua Umum Golkar tak usah berlomba meraih restu Presiden Joko Widodo. Menghindari kooptasi kekuasaan.

  • Tim Gabungan Pencari Non-Fakta

    Tim Gabungan Pencari Non-Fakta

    PEMBENTUKAN tim teknis pengungkapan kasus Novel Baswedan harus ditanggapi dengan sikap skeptis.

  • Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    8 artikel gratis setelah Register.