Majalah TEMPO | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Laporan Utama

  • Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak

    Harun di Pelupuk Mata Tak Tampak

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menutupi keberadaan Harun Masiku dan menyebut dia berada di luar negeri sebelum operasi tangkap tangan. Penelusuran Tempo menunjukkan Harun justru berada di Ibu Kota sepanjang operasi senyap tersebut berlangsung. Mencoba menuntaskan kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, tim penindakan menghadapi jalan terjal dan tak didukung penuh pimpinan KPK.

  • Amuk Banteng Selepas Disergap

    Amuk Banteng Selepas Disergap

    PDIP melakukan serangan balik terhadap operasi tangkap tangan KPK. Menggugat keabsahan tim penindakan.

  • Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta: Kami Babak-Belur

    Koordinator Tim Hukum PDIP, I Wayan Sudirta: Kami Babak-Belur

    SEJUMLAH kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjerat kasus suap terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Partai banteng membentengi serangan yang mengarah ke mereka dengan membentuk tim hukum khusus, yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto serta Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan Yasonna Hamonangan Laoly pada Rabu, 15 Januari lalu.

  • Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri: Belum Ada Catatan Harun Kembali

    Pelaksana Tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri: Belum Ada Catatan Harun Kembali

    BERBAGAI kejanggalan mewarnai pengusutan kasus dugaan suap kepada bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencopot anggota tim satuan tugas penyelidik kasus tersebut, bahkan sebagian di antaranya diperiksa Pengawas Internal KPK. Pun KPK ngotot menyatakan Harun Masiku, tersangka penyuap Wahyu, berada di luar negeri sejak 6 Januari lalu atau dua hari sebelum pencokokan Wahyu. Namun temuan Tempo menunjukkan Harun sudah kembali dari Singapura.

  • Anak Hakim di Kantor Sekjen

    Anak Hakim di Kantor Sekjen

    Harun Masiku tak hanya aktif di politik, tapi juga bergiat di bidang hukum.

  • Cupu Memburu Masiku

    Cupu Memburu Masiku

    PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi setengah hati menuntaskan kasus dugaan suap anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, yang ditangkap pada Rabu, 8 Januari lalu. Alih-alih tampil menggebrak dalam sebulan pertama setelah dilantik pada 20 Desember tahun lalu, mereka malah menjegal tim penindakan kasus tersebut. Pimpinan KPK bahkan ikut menutupi keberadaan Harun Masiku, tersangka penyuap Wahyu.

  • Undangan yang Tertahan

    Undangan yang Tertahan

    PDIP ngotot menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. Bersiasat melalui tafsir putusan Mahkamah Agung.

  • Di Bawah Lindungan Tirtayasa

    Di Bawah Lindungan Tirtayasa

    Komisi Pemberantasan Korupsi urung menangkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam suap untuk komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Penyelidik justru ditangkap oleh sekelompok polisi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pemimpin lembaga antikorupsi mengabaikan bukti-bukti dugaan keterlibatan Hasto.

  • Lobi Berujung Rasuah

    Lobi Berujung Rasuah

    MESKI Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pengganti calon legislator meninggal adalah calon legislator peraih suara terbanyak berikutnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Komisi Pemilihan Umum menggantinya dengan calon pilihan partai. Dengan begitu, PDIP bisa mengganti Nazarudin Kiemas, calon legislator peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Sumatera Selatan I yang meninggal dua pekan sebelum pencoblosan pada 2019, dengan Harun Masiku, peraih suara urutan kelima.

    Untuk memuluskannya, kader banteng melobi komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Meski permohonan itu berakhir kandas pada 7 Januari lalu, besel telah dicairkan. Setelah memastikan aliran uang, Komisi Pemberantasan Korupsi bergegas menggulung Wahyu dan sejumlah orang pada Rabu, 8 Januari lalu.

  • Jejak Hasto dan Puyer Kupu-kupu

    Jejak Hasto dan Puyer Kupu-kupu

    Dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum menyeret sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati Soekarnoputri meminta kadernya tak mengambil keuntungan pribadi.

  • Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto: Kami Menunggu Proses di KPK

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto: Kami Menunggu Proses di KPK

    Hasto Kristiyanto sempat menghilang setelah komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikabarkan bersembunyi di kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

  • Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar: Kami Harus Mendapat Izin Dewan Pengawas

    Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar: Kami Harus Mendapat Izin Dewan Pengawas

    Rencana KPK menangkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto gagal total. Pimpinan KPK tak mengetahui keberadaan Hasto di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

  • Penindakan Tidak Menyelesaikan Korupsi

    Penindakan Tidak Menyelesaikan Korupsi

    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Jenderal Firli Bahuri

  • Seribu Ragu untuk KPK Baru

    Seribu Ragu untuk KPK Baru

    ERA baru Komisi Pemberantasan Korupsi dimulai dengan undang-undang, pimpinan, dan dewan pengawas yang juga baru. Banyak pihak meyakini KPK bakal tak bertaji dengan kewenangan yang dipangkas serta rekam jejak pimpinan yang dianggap tak pro-pemberantasan korupsi. Sejarah mencatat, undang-undang dan pimpinan baru tersebut ikut mendorong unjuk rasa besar di seluruh penjuru negeri yang memakan nyawa mahasiswa.

  • Musim Libur Pemberantasan Korupsi

    Musim Libur Pemberantasan Korupsi

    Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi mengendur sejak Undang-Undang KPK hasil revisi berlaku pada 17 Oktober lalu. Dalam dua bulan terakhir, operasi tangkap tangan nihil. Proses penyadapan yang menjadi senjata andalan untuk menangkap pejabat negara yang lancung juga tak maksimal. Sejumlah kasus pun diperkirakan tak tuntas di bawah para pemimpin baru. KPK tak lagi menjadi lembaga yang ditakuti.

  • Ujung Aspal Jalan Garu

    Ujung Aspal Jalan Garu

    Lili Pintauli Siregar mengundang pejabat dan mantan terpidana korupsi dalam acara syukuran atas pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum.

  • Aplaus Dingin setelah Hormat

    Aplaus Dingin setelah Hormat

    Ketegangan terjadi antara pegawai KPK yang berasal dari kepolisian dan pegawai nonpolisi. Sebagian memilih keluar.

  • Tudung Saji Penutup Pakan Basi

    Tudung Saji Penutup Pakan Basi

    Diseleksi Menteri Sekretaris Negara, anggota Dewan Pengawas KPK dipastikan terpilih pada saat terakhir. Dikritik karena dianggap perpanjangan tangan Presiden.

  • Kami memenjarakan 608 orang

    Kami memenjarakan 608 orang

    Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

  • Imperium Bisnis Setrum

    Imperium Bisnis Setrum

    Sejumlah konglomerasi usaha gencar membangun pembangkit. Tergiur “daging” investasi di sektor kelistrikan.

  • Teka-teki Pencabutan Subsidi

    Teka-teki Pencabutan Subsidi

    Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan rencana kenaikan tarif listrik pada 2020. Memperberat kas Perusahaan Listrik Negara.

  • Bisnis Listrik di Bawah Erick

    Bisnis Listrik di Bawah Erick

    Perombakan yang disiapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di tubuh Perusahaan Listrik Negara diwarnai tarik-ulur pergantian direktur utama. Perusahaan setrum negara ini juga akan diarahkan agar mengubah model bisnisnya yang dianggap terlalu berfokus pada pembangunan pembangkit. Suara lama dari para pengembang listrik swasta.

  • Pelanggaran Berujung Pelantikan

    Pelanggaran Berujung Pelantikan

    Terawan Agus Putranto

  • Fulus Besar Efek Karambol

    Fulus Besar Efek Karambol

    Terapi “cuci otak” yang dikembangkan Terawan menarik pasien dari luar negeri. Menjadi sumber pendapatan terbesar bagi RSPAD.

  • Layuh Sebelum Berkembang

    Layuh Sebelum Berkembang

    Metode “cuci otak” yang dilakukan Terawan Agus Putranto tak melulu berhasil. Ada efek plasebo.

  • Anjing Diteliti, Manusia Disebut

    Anjing Diteliti, Manusia Disebut

    Disertasi Terawan Agus Putranto diduga penuh kejanggalan hingga berupa manipulasi rujukan riset. Dianggap tak memenuhi syarat klinis sebagai metode penyembuhan stroke.

  • Sanksi Nihil Dokter Tentara

    Sanksi Nihil Dokter Tentara

    Presiden Joko Widodo memilih Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan meski dia pernah dijatuhi sanksi etik pencabutan izin praktik. Terawan dianggap melanggar sejumlah pasal dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia terkait dengan praktik intra-arterial heparin flushing alias “cuci otak”. Tim yang dibentuk Kementerian Kesehatan pun merekomendasikan penghentian metode tersebut. Namun praktik “cuci otak” terus berjalan sampai sekarang. Sanksi etik berupa pencabutan keanggotaan dan izin praktik pun tak pernah mendera Terawan. Tempo dan Tirto.id berkolaborasi menelusuri lagi kejanggalan metode dan disertasi Terawan.

  • Superinduk di Ujung Tanduk

    Superinduk di Ujung Tanduk

    Rencana melahirkan superholding perusahaan negara terancam bubar lantaran dianggap bakal ruwet secara politik. Pembentukan induk sektoral pun dikaji ulang.

  • Ronde Pertama Kongsi Negara

    Ronde Pertama Kongsi Negara

    Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama dan Chandra Matra Hamzah sebagai komisaris utama di Pertamina dan Bank Tabungan Negara. Nama lain menyusul dalam bursa perombakan manajemen perusahaan negara strategis.

  • Misi Ganda Medan Merdeka

    Misi Ganda Medan Merdeka

    Erick Thohir menyapu habis pejabat eselon I Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Struktur organisasi dipangkas demi mencetak birokrasi rasa korporasi. Namun misi lain turut memicu perombakan yang sempat ditutup rapat dari publik ini: menghapus praktik jual-beli jabatan di perusahaan pelat merah. Dugaan yang juga didengar Istana.

  • Alokasi Janggal di Tahap Awal

    Alokasi Janggal di Tahap Awal

    RANCANGAN Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Jakarta, tahap awal penyusunan anggaran Ibu Kota tahun depan, dipenuhi kejanggalan. Alokasi dana yang tak wajar tersebar di pos belanja jasa konsultasi, pengadaan, hingga hibah. Naskah: Hussein Abri Dongoran, Gangsar Parikesit Sumber: APBD DKI 2016-201, RKUA-PPAS 2020 diolah PSI

  • Banyak yang Meradang Saat Saya Bicara Sistem

    Banyak yang Meradang Saat Saya Bicara Sistem

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan:

  • Suara Berbuah Hibah

    Suara Berbuah Hibah

    Dana hibah dari pemerintah DKI terus melonjak. Pendukung Anies Baswedan diduga mendapat keistimewaan.

  • Satu Sistem Dua Hasil

    Satu Sistem Dua Hasil

    Anies Baswedan menilai sistem penganggaran elektronik DKI Jakarta tak andal. Sempat dipersoalkan DPRD.

  • Laju Cepat Bujet Formula E

    Laju Cepat Bujet Formula E

    DINO Patti Djalal langsung menghubungi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan begitu mengetahui pemegang lisensi Formula E mencari lokasi penyelengga-raan balap mobil listrik itu pada Juni lalu.

  • Kotak Pandora Anggaran Ibu Kota

    Kotak Pandora Anggaran Ibu Kota

    Rancangan anggaran DKI Jakarta mengandung berbagai kejanggalan. Penelusuran Tempo menunjukkan pengawasan oleh pemerintah daerah lemah di berbagai tahap penganggaran. Gubernur Anies Baswedan menyalahkan sistem warisan Basuki Tjahaja Purnama.

  • Posisi Pemecah Belah

    Posisi Pemecah Belah

    Kelompok pendukung Jokowi terpecah setelah Ketua Umum Projo diangkat sebagai wakil menteri. Dituduh menjilat ludah sendiri.

  • Kursi Tersisa dalam Gerbong

    Kursi Tersisa dalam Gerbong

    Presiden Joko Widodo tidak menyertakan tiga partai pendukungnya di dalam kabinet. Ada kemungkinan diakomodasi di perusahaan pelat merah.

  • Nahdliyin Ketinggalan Kereta

    Nahdliyin Ketinggalan Kereta

    Hubungan Istana dan Nahdlatul Ulama merenggang karena minimnya perwakilan kaum sarungan di Kabinet Indonesia Maju. NU menolak anggapan bahwa menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa sama dengan wakil NU. Posisi wakil presiden disebut setara dengan lima menteri.

  • Pembantu Periode Kedua

    Pembantu Periode Kedua

    PRESIDEN Joko Widodo mengumumkan 38 menteri dan 12 wakil menteri yang akan membantunya di periode kedua. Jokowi mempertahankan sebagian menteri yang bekerja bersamanya sejak 2014. Ia kembali menggabungkan direktorat pendidikan tinggi, yang pada periode lalu menjadi bagian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; juga Badan Ekonomi Kreatif, yang sebelumnya berdiri sendiri, ke Kementerian Pariwisata. Di kabinet yang dinamai “Indonesia Maju” ini, Jokowi merangkul pesaingnya dalam pemilihan presiden lalu, Prabowo Subianto, sebagai salah seorang pembantunya.

  • Putar Arah ke Merdeka Barat

    Putar Arah ke Merdeka Barat

    Masuknya Prabowo Subianto ke kabinet mengubah konstelasi calon menteri. Moeldoko terlempar dari daftar.

  • Radikalisme Pegawai Negeri

    Radikalisme Pegawai Negeri

    Sejumlah pegawai negeri, polisi, dan tentara ditengarai terpapar paham radikal.

  • Juru Ceramah dari Akademi Militer

    Juru Ceramah dari Akademi Militer

    Presiden Joko Widodo menjadikan pemberantasan radikalisme sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Meniru Orde Baru dengan menunjuk Menteri Agama berlatar belakang tentara. Ditolak Nahdlatul Ulama.

  • Saya Tak Akan Melibatkan Keluarga di Istana

    Saya Tak Akan Melibatkan Keluarga di Istana

    Ini merupakan wawancara terakhirnya dengan media sebelum ia dilantik pada Ahad petang, 20 Oktober 2019.

  • Kiprah Putra-Putri Abah

    Kiprah Putra-Putri Abah

    Anak-anak Ma’ruf Amin turun ke politik setelah sang ayah ditetapkan sebagai wakil presiden. Ada yang didekati pengusaha untuk menjadi pintu ke Ma’ruf.

  • Dari Proklamasi Menuju Veteran

    Dari Proklamasi Menuju Veteran

    Ma'ruf Amin bakal membawa orang-orang kepercayaannya ke Istana.

  • Kardus Durian di Dapur Pak Kiai

    Kardus Durian di Dapur Pak Kiai

    Ma’ruf Amin bersiap masuk Istana Wakil Presiden. Menggenjot kebugarannya, ia juga memperdalam isu ekonomi syariah dan radikalisme. Banyak yang merapat karena mengharapkan jabatan. Tak banyak dilibatkan dalam penyusunan kabinet.

  • Penusukan Itu Amaliyah ISIS

    Penusukan Itu Amaliyah ISIS

    Fazri Pahlawan alias Abu Zee Ghuroba, Amir Jamaah Ansharud Daulah Bekasi

  • Sarjana Hukum Pengumpul Pisau

    Sarjana Hukum Pengumpul Pisau

    Pelaku penusukan Menteri Wiranto sudah belasan tahun terpapar paham kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Jago komputer dan pernah berencana ke Suriah.

  • Taktik Teror Tiga Detik

    Taktik Teror Tiga Detik

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjadi korban penusukan saat melakukan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten. Disebut bagian jaringan Jamaah Ansharud Daulah Bekasi, pelaku menyiapkan serangan sehari sebelum kejadian. Polanya khas simpatisan ISIS.

  • Gembos di Ujung Paripurna

    Gembos di Ujung Paripurna

    Dengan berbagai cara, pemerintah dan polisi mencegah unjuk rasa pelajar dan mahasiswa di berbagai kota. Disertai ancaman tak mendapat SKCK.

  • Opsi-opsi Setelah Revisi

    Opsi-opsi Setelah Revisi

    Mengundang sejumlah tokoh dan mantan pemimpin komisi antikorupsi, Presiden Joko Widodo menimang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Partai pendukung pemerintah menolak rencana itu. Mewanti-wanti pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan tak akan mulus.

  • Mahasiswa Bergerak

    Mahasiswa Bergerak

    DIKETUKNYA Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korup­si yang baru dan rencana penge­sahan sejumlah rancangan undang-undang bermasalah memantik gelom­bang protes dari mahasiswa di berbagai kota. Dimulai dengan aksi pada 19 September lalu di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, unjuk rasa diikuti mahasiswa di kota-kota lain pada hari-hari berikutnya.

  • Kami Pertimbangkan Perpu KPK

    Kami Pertimbangkan Perpu KPK

    Presiden Joko Widodo:

  • Teka-teki Penunggang Gelap

    Teka-teki Penunggang Gelap

    Polisi menyebutkan demonstrasi mahasiswa ditunggangi. Ada ajakan agar TNI mengawal unjuk rasa.

  • Cinta Berbalas Gas Air Mata

    Cinta Berbalas Gas Air Mata

    Mahasiswa pengunjuk rasa menolak agenda menurunkan Presiden Jokowi. Membentengi diri dari provokasi.

  • Faktor Mahasiswa dalam Kalkulasi Istana

    Faktor Mahasiswa dalam Kalkulasi Istana

    Istana mengumpulkan sejumlah tokoh untuk meredam aksi mahasiswa yang dipicu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan rencana pengesahan rancangan undang-undang bermasalah. Presiden Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ditentang partai sendiri.

  • Dikepung Asap

    Dikepung Asap

    RATUSAN ribu hektare hutan dan lahan, seperti di Sumatera dan Kalimantan, hangus dilalap si jago merah.

  • Melacak Api dengan Titik Panas

    Melacak Api dengan Titik Panas

    Titik panas hasil pengindraan jauh satelit masih menjadi andalan dalam mendeteksi lokasi kebakaran hutan dan lahan. Pesawat nirawak dapat membantu.

  • Mencari Lubuk Bertudung Jerubu

    Mencari Lubuk Bertudung Jerubu

    Puluhan ribu orang yang hidup di bawah kabut asap menderita infeksi saluran pernapasan kambuhan. Bayi dan anak kecil paling rentan.

  • Membuat Hujan Pemadam Api

    Membuat Hujan Pemadam Api

    Aksi pembakaran lahan dan kekeringan akibat musim kemarau yang panjang memicu api cepat menyebar sehingga sulit ditaklukkan. Meredam asap dan api dengan hujan buatan

  • Hanya Api Semata Api

    Hanya Api Semata Api

    Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di berbagai wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel lahan 52 perusahaan yang terbakar. Sebagian di antaranya terlibat dalam kebakaran besar pada 2015. Kebakaran juga terjadi karena restorasi gambut tak berjalan optimal. Diperingatkan soal potensi kebakaran sejak Februari lalu, pemerintah terlambat mengantisipasi.

  • Saya Ingin KPK Lebih Kuat

    Saya Ingin KPK Lebih Kuat

    Presiden Joko Widodo

  • Di Hati Saya Ada KPK

    Di Hati Saya Ada KPK

    Inspektur Jenderal Firli Bahuri

  • Batal Istana Mengoreksi Hasil Seleksi

    Batal Istana Mengoreksi Hasil Seleksi

    Presiden Joko Widodo batal meminta masukan masyarakat tentang sepuluh nama calon pemimpin KPK karena Panitia Seleksi buru-buru mengumumkannya ke publik. Jokowi mengetahui kegaduhan pencalonan Firli.

  • Jenderal Polisi Sarat Kontroversi

    Jenderal Polisi Sarat Kontroversi

    Menjadi kandidat yang sarat kontroversi, Inspektur Jenderal Firli Bahuri terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dukungan bulat anggota Komisi Hukum DPR. Dekat dengan petinggi partai.

  • Hidup-Mati Komisi Antikorupsi

    Hidup-Mati Komisi Antikorupsi

    Dewan Perwakilan Rakyat memilih kandidat yang disebut bermasalah, Inspektur Jenderal Firli Bahuri, sebagai Ketua KPK. Bersamaan dengan itu, Presiden Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Satu pemimpin komisi antikorupsi mundur dan dua lainnya menyerahkan tanggung jawab ke Presiden.

  • Wakil Ketua DPR Utut Adianto: Semua Fraksi Setuju Revisi Undang-Undang KPK

    Wakil Ketua DPR Utut Adianto: Semua Fraksi Setuju Revisi Undang-Undang KPK

    DALAM sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 5 September lalu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Utut Adianto, meminta agar sikap fraksi terhadap revisi dua undang-undang, yang salah satunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, diserahkan secara tertulis. Sepuluh perwakilan fraksi setuju.

  • Jalan Terus dengan Catatan Merah

    Jalan Terus dengan Catatan Merah

    Panitia Seleksi tetap memasukkan Inspektur Jenderal Firli Bahuri ke sepuluh besar calon pemimpin KPK meski dinilai bermasalah. Ada pesanan khusus dari Istana Negara.

  • Revisi untuk Melucuti Komisi

    Revisi untuk Melucuti Komisi

    Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam mengajukan draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Dewan Pemberantasan Komisi

    Dewan Pemberantasan Komisi

    Dewan Perwakilan Rakyat diam-diam bermaksud merombak Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bersamaan dengan proses seleksi calon pemimpin lembaga antirasuah itu. Bertabur pasal yang akan mengebiri kewenangannya, KPK di ujung tanduk. Sudah lama disiapkan PDI Perjuangan, disetujui semua partai.

  • Tak Ada Ruang Demokrasi di Papua

    Tak Ada Ruang Demokrasi di Papua

    Wawancara Ketua ULMWP Benny Wenda

  • Amuk yang Tak Kunjung Padam

    Amuk yang Tak Kunjung Padam

    Untuk meredam kerusuhan, pemerintah menurunkan pasukan tambahan ke Papua dan membatasi akses Internet. Polisi mendeteksi akun media sosial penyebar kabar sesat.

  • Kode Terang dan ‘Massa Mendahului’

    Kode Terang dan ‘Massa Mendahului’

    Kerusuhan melanda sejumlah kota di Papua lantaran makian rasial di Malang dan Surabaya. Pembatasan akses Internet tak ampuh mencegah ajakan demonstrasi tersiar. Pengakuan Benny Wenda dari Inggris.

  • Kabinet Baru, Nomenklatur Baru

    Kabinet Baru, Nomenklatur Baru

    PRESIDEN Joko Widodo menyatakan telah menyusun kabinet barunya. Sejumlah kementerian bakal melebur ke kementerian lain dan berganti nama. Ada pula kementerian dan badan baru. Ia juga akan menunjuk wakil menteri di sejumlah kementerian yang rentang tugasnya luas atau anggarannya besar.

  • Kabinet Sudah Final

    Kabinet Sudah Final

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo:

  • Pada Mulanya Adalah Ripuh

    Pada Mulanya Adalah Ripuh

    Kementerian baru tertatih-tatih menjalankan program unggulan pada awal periode kabinet. Disibukkan urusan administrasi.

  • Rumus Kabinet Jilid II

    Rumus Kabinet Jilid II

    BERTEMU dengan sejumlah kader di daerah, Hamka Haq mendengar keluh-kesah mengenai jatah menteri untuk partainya di Kabinet Kerja.

  • Yang Pupus dan Lebur di Nomenklatur

    Yang Pupus dan Lebur di Nomenklatur

    Presiden Joko Widodo merombak sejumlah kementerian di kabinet periode kedua. Ada yang digabungkan, dihapus, dan baru sama sekali. Menunjuk anak muda sebagai Menteri Ekonomi Digital.

  • Lumpuh di Ibu Kota

    Lumpuh di Ibu Kota

    PEMULIHAN mati listrik di Jakarta, Banten, dan sejumlah daerah di Jawa Barat pada Ahad, 4 Agustus lalu, hampir memakan waktu seharian.

  • Efisiensi Jangan Mengorbankan Kualitas Pelayanan

    Efisiensi Jangan Mengorbankan Kualitas Pelayanan

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana:

  • Pemadaman Massal Ini Agak Aneh

    Pemadaman Massal Ini Agak Aneh

    Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Amir Rosidin:

  • Rugi Terbilang di Akhir Pekan

    Rugi Terbilang di Akhir Pekan

    Miliaran rupiah menguap akibat nihilnya sambungan listrik lebih dari delapan jam. Berharap ada ganti rugi yang sepadan.

  • Telat Rawat Bisa Bikin Tamat

    Telat Rawat Bisa Bikin Tamat

    Pemeliharaan pembangkit listrik mundur gara-gara pemilihan umum. Terjadi penurunan porsi biaya pemeliharaan.

  • Dari Transmisi hingga Serangan Siber

    Dari Transmisi hingga Serangan Siber

    JAKARTA dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa bukan satu-satunya wilayah yang remuk redam akibat listrik padam. Di beberapa negara lain, kejadian serupa bahkan terulang hingga beberapa kali.

  • Gulita di Sepertiga Jawa

    Gulita di Sepertiga Jawa

    Gangguan transmisi menyebabkan sejumlah pembangkit listrik di Jawa Barat mati. Proses pemulihan terlambat karena ada alat komunikasi antargardu yang ditengarai kehabisan daya darurat.

  • Setelah 28 Bulan

    Setelah 28 Bulan

    PENGUSUTAN kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, pada Selasa subuh, 11 April 2017, tak kunjung menemukan titik terang. Alih-alih menangkap pemberi perintah, polisi bahkan belum menemukan pelaku lapangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ikut turun tangan melacak jejak pelaku, tapi hasilnya juga nihil. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sampai membentuk tim gabungan pencari fakta. Tapi lagi-lagi hasilnya mengecewakan. Presiden Joko Widodo memberi tenggat tiga bulan bagi Kepolisian menuntaskan kasus ini.

  • Polisi Tahu Saya Akan Diserang
  • Penyiraman Novel Tak Terkait dengan Buku Merah

    Penyiraman Novel Tak Terkait dengan Buku Merah

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo:

  • Amarah Iwan dan Pertemuan Pattimura

    Amarah Iwan dan Pertemuan Pattimura

    Sebelum peristiwa penyiraman air keras, Novel Baswedan diberi tahu petinggi polisi akan ada teror terhadap dirinya. Sempat bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

  • Novel Tanpa Ujung

    Novel Tanpa Ujung

    Bekerja selama enam bulan, tim gabungan pencari fakta bentukan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian tak berhasil mengungkap pelaku penyiraman Novel Baswedan. Polisi disebut memberi data penting di akhir kerja tim. Nama jenderal disebut saat pemeriksaan, tapi hilang di rekomendasi.

  • Kenapa Gelisah terhadap Dialog?

    Kenapa Gelisah terhadap Dialog?

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto

  • Keputusan Strategis Harus Disepakati Bersama

    Keputusan Strategis Harus Disepakati Bersama

    Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh

  • Posisi Pemecah Koalisi

    Posisi Pemecah Koalisi

    Partai koalisi pendukung Jokowi berebut jatah kursi menteri. Sudah menyetorkan nama.

  • Bersekutu Tak Tambah Mutu

    Bersekutu Tak Tambah Mutu

    Partai pendukung Jokowi-Ma’ruf menolak bergabungnya Gerindra ke koalisi. Khawatir jatah menteri dan pimpinan MPR berkurang.

  • Seteru Seperjuangan

    Seteru Seperjuangan

    Surya Paloh mengumpulkan para ketua umum partai pendukung Joko Widodo untuk menolak Gerindra masuk koalisi. Hubungannya dengan Surya dikabarkan merenggang, Megawati Soekarnoputri berpaling ke Prabowo Subianto. Berimbas ke penyusunan kabinet baru dan pembagian kursi pemimpin MPR.

  • Di Bawah Kendali Satu Atap

    Di Bawah Kendali Satu Atap

    MIMPI pemerintah membentuk superholding badan usaha milik negara kembali bergema.

  • Struktur Baru untuk Mengawasi Induk Perusahaan

    Struktur Baru untuk Mengawasi Induk Perusahaan

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno:

  • Kursi Panas Pengganti Rini

    Kursi Panas Pengganti Rini

    Bursa calon Menteri Badan Usaha Milik Negara mulai ramai dibicarakan. Mencari orang kepercayaan Joko Widodo.

  • Kejar Tayang di Merdeka Selatan

    Kejar Tayang di Merdeka Selatan

    Rini Soemarno mempercepat pembentukan superholding perusahaan milik negara. Di tengah rencana penyusunan kabinet baru, ikhtiar membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ini mendapat penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

  • Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    8 artikel gratis setelah Register.