PERATURAN Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, November lalu, disambut unjuk rasa dan kecaman. Pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf, jadi sasaran tudingan, dianggap tak peka pada penderitaan rakyat.

Peraturan itu memberi tambahan pendapatan sangat besar bagi anggota dan pemimpin legislatif di daerah. Apalagi diberlakukan mundur, sehingga besaran rupiahnya sang