SALAH satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mungkin tidak bisa tuntas sampai akhir masa jabatan pada Oktober 2024 adalah reformasi birokrasi. Pada saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dijabat Tjahjo Kumolo, ia secara berkala memberikan informasi kepada publik ihwal perkembangan reformasi birokrasi. Namun penggantinya, Abdullah Azwar Anas, tidak terdengar menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik.