OTONOMI daerah akhirnya ditunda. Kebijakan yang memberi porsi kewenangan pada daerah yang digulirkan pada saat pemerintahan Habibie dan Abdurrahman Wahid itu kini tersendat pada masa Megawati. Adalah Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno yang berniat merevisi UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Niat ini dikhawatirkan oleh beberapa bupati. "Jangan sampai revisi ini menyebabkan kembalinya sentralisasi," kata Bupati Aceh Barat, Nasruddin. Bagi-hasil sum...