Entah ini kabar baik atau buruk bagi daerah. Bagi Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, revisi Undang-Undang No. 22/1999 adalah kabar baik. Katanya, tujuan revisi itu untuk menata ulang kewenangan yang dimiliki antardaerah. Salah satunya adalah peraturan daerah yang terbukti banyak sekali merugikan masyarakat dan ujungnya adalah eksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Namun, lain lagi pendapat pakar otonomi Ryaas Rasyid, yang menanggapi pernyat...