SYAMSUDDIN Haris tersenyum kecut ketika melihat deretan angka di hadapannya. Jatah anggaran Rp 1 miliar dari pemerintah tahun ini jelas sangat kurang untuk menjalankan kegiatan di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang ia pimpin.

Padahal sudah ada sembilan proposal penelitian yang mampir di mejanya. Semua membutuhkan dana cukup besar. Di antara proposal tersebut yang sudah siap jalan adalah penelitian tentang pemekaran