Larangan bagi pejabat menerima kiriman parsel datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat yang dimaksudkan ini adalah seluruh perangkat pemerintah, dari pusat sampai daerah, termasuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun, seperti yang dikatakan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, larangan itu tidak disertai dengan sanksi, sifatnya hanya imbauan.

Meski begitu, beberapa pejabat sudah langsung menyambutnya dengan positif. Ketua