WALAUPUN diperlukan untuk reformasi hukum, kalau dana tidak ada, Komisi Hukum Nasional (KHN) mungkin terpaksa bubar. Paling tidak kantornya harus ditutup, kegiatan berhenti. Karena diperlukan atau tidaknya bergantung pada kebutuhan presiden, sebaiknya nasibnya segera diputuskan Presiden Megawati. Anggaran negara memang ketat, dan KHN rupanya tidak termasuk mendapat prioritas untuk dibiayai. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2004, j...