RAPBN 2002 dan Kita
Perekonomian Indonesia memang parah. Justru karena itu pemerintah dituntut untuk bersikap arif, antara lain dengan tidak membebani rakyat secara berlebihan.
Minggu, 16 September 2001
RAPBN 2002 mungkin layak dijuluki sebagai RAPBN utang ketimbang RAPBN pemerataan. Dalam RAPBN 2002 ini, semangat memprioritaskan pihak kreditor sangat terasa, sedangkan misi untuk meringankan beban krisis ekonomi dilakoni secara biasa-biasa saja. Bandingkan biaya pembayaran utang luar negeri yang Rp 68,8 triliun plus pembayaran utang dalam negeri Rp 59 triliun?total Rp 127,8 triliun?dengan anggaran pembangunan yang cuma sepertiganya, yaitu Rp 41,...