SULIT untuk mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Otonomi Daerah bukan usaha pemerintah pusat mengembalikan urusan mengatur daerah kembali ke genggamannya. Pusat bukannya mengumumkan sejumlah peraturan yang memperkuat undang-undang yang umurnya baru setahun itu, tapi malah merebut lagi hak-hak daerah mengatur rumah tangga sendiri yang dulu pernah diberikan. Satu dari sekian contohnya adalah, presiden kini bisa membubarkan dewan perwakilan rakyat ...