MESKI sebuah kemajuan, penetapan status hutan adat atas kawasan yang dikelola tujuh komunitas di Papua bukanlah hadiah dari pemerintah yang luar biasa. Pemerintah sudah seharusnya memberikan status tersebut agar masyarakat adat di Papua tidak terus terpinggirkan oleh gempuran ekspansi korporasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan surat keputusan tentang hutan adat tersebut dalam Kongres Masyara