ADA yang lebih buruk dari pelemahan pemberantasan korupsi, yakni politisasi kasus korupsi: penanganan rasuah disetir kepentingan politik. Penindakan tak lagi didasari fakta obyektif, melainkan motivasi politik. Siapa yang dijerat diputuskan dengan sewenang-wenang.

Gejala ini sudah menjadi hal biasa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah undang-undangnya dirombak oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 2019, KPK rawan menjadi alat poli