KEPUTUSAN pemerintah yang mewajibkan tes reaksi berantai polimerase atau PCR untuk penumpang pesawat terbang di Jawa dan Bali mengandung sejumlah kekeliruan. Tak hanya mengandung konflik kepentingan, peraturan itu juga mengindikasikan kebijakan penanganan pandemi yang setengah hati dan tidak berorientasi pada kemaslahatan khalayak ramai.

Pangkal soalnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Keg