PEMERINTAH sebaiknya mengevaluasi sistem administrasi perpajakan ketimbang ngotot mengusulkan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kondisi perekonomian yang belum terlihat membaik, pemungutan pajak baru akan membuat ekonomi makin lesu.

Dalam draf revisi Undang-Undang KUP yang mulai beredar di publik akhir Mei lalu, salah satu pasal mengatur penerapan pajak pertambahan nilai bahan ke