Bahaya Regulasi Penyadapan
Rancangan Undang-Undang Penyadapan bisa memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski tak ideal, pengecualian bisa menjadi solusi.
Tempo
Sabtu, 13 Juli 2019
Jika korupsi bukan tantangan utama semua lembaga pemerintahan di Indonesia, rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengatur kewenangan penyadapan lembaga penegak hukum tak perlu ditanggapi berlebihan. Menguping pembicaraan warga memang melanggar privasi dan seharusnya dilakukan dengan mekanisme yang menjamin akuntabilitas prosesnya.
Namun, sebagai senjata utama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang kompleks, mengatur pe
...