Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan sebagai tersangka korupsi patut diapresiasi. Namun berulangnya modus operandi suap dalam perkara Taufik menunjukkan ada kekeliruan mendasar dalam sistem penganggaran dana alokasi khusus yang perlu dibenahi.

Pola korupsi yang diduga dilakukan Taufik, yakni meminta suap dari kepala daerah sebagai imbalan menyetujui pos dana alokasi khusus di anggar