Presiden Joko Widodo semestinya tidak menjadikan kursi menteri sebagai alat negosiasi politik. Desas-desus soal perombakan kabinet sudah mengarah pada politik dagang sapi. Rencana pergantian menteri tidak didasari oleh evaluasi kinerja, tapi oleh konsesi politik.

Rencana itu dipicu sikap Partai Amanat Nasional, yang dianggap nakal. Partai ini mendapat jatah pos Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diisi Asman