PRESIDEN Joko Widodo semestinya tak mendua dalam menyikapi penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Presidenmenyatakan KPK harus diperkuat, tapi pada saat bersamaan ia menyebut angket itu sebagai urusan Dewan.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden seharusnya menyadari bahwa penyelidikan Dewan terhadap komisi antikorupsi bisa berujung pada pelemahan lembaga ini. Bila peduli terhadap pemberantas