Presiden Joko Widodo mesti bergegas mengatasi persoalan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang kian menumpuk. Membiarkan masalah ini karut-marut tak berkesudahan hanya akan mempertebal kerugian negara dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Apalagi pelayanan publik di bidang kependudukan yang semestinya diutamakan sekarang telah menjadi korban.

Proyek besar ini memang kusut-masai. Setelah kelangkaan blangko kosong-bahan utama pembuatan KT