Pemerintah dan PT Freeport Indonesia semestinya dapat mencapai kesepakatan tentang perubahan status kerja sama dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perundingan tak perlu berlarut-larut, apalagi sampai dibawa ke pengadilan arbitrase internasional seperti ancaman Freeport. Berlarutnya soal ini akan merugikan kedua pihak.

Ruang negosiasi masih terbuka karena Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sudah mengatur peruba