ADA kelemahan mendasar dalam alokasi pembiayaan program pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo. Program pembangunan selama ini ditangani dua lembaga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menangani perencanaan program, sementara Kementerian Keuangan membuat alokasi dan mengucurkan dana program.

Pemisahan begini ternyata membuat kendali pemerintah tidak solid. Ditambah dengan kurang padunya koord