SETIDAKNYA ada dua alasan yang menyebabkan Teman Ahok cepat besar: popularitas tinggi Basuki Tjahaja Purnama dan semangat perlawanan terhadap partai yang dianggap korup. Namun gerakan relawan pendukung gubernur inkumben ini terancam kempis jika ia terbukti terlibat perkara reklamasi Teluk Jakarta yang kini sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perlu disebutkan sejak awal: Basuki alias Ahok menorehkan catatan positif sejak memimpin Ibu Kota pada 2014. Mantan wakil gubernur ini menegakkan prinsip transparansi dalam penyusunan anggaran. Usahanya itu membuat dia beberapa kali berkonfrontasi dengan politikus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Publik pun dengan cepat menempatkan Basuki dalam golongan "putih" dan lawannya di gedung Dewan sebagai kelompok "hitam".

Gubernur Basuki memaksa pemilik properti yang melanggar ketentuan membayar "denda" dalam bentuk proyek. Walau keabsahannya secara hukum bisa dipertanyakan, keputusan Basuki ini membuat aneka proyek bisa dikerjakan cepat-karena anggarannya tidak melalui mekanisme persetujuan Dewan. Ambil contoh proyek simpang susun Semanggi yang mulai dibangun menggunakan denda pelanggaran koefisien bangunan. Lewat pelbagai terobosan, popularitas dan elektabilitas Basuki terus meroket.

Ahok pun telah bersiap mempertahankan jabatannya. Salah satunya menyiapkan jalur independen. Jalur ini dirancang sejak akhir 2014, di tengah puncak konfrontasinya dengan Dewan. Tersebutlah Sunny Tanuwidjaja dan Hasan Nasbi, dua orang dekat Basuki, yang menyiapkan konsep relawan-kelak diberi nama Teman Ahok. Sunny adalah anggota staf khusus Basuki dan Hasan pemimpin lembaga konsultan politik.

Pendekatan yang pas ke pemilih muda serta kelompok "antipartai" membuat Teman Ahok cepat meraup dukungan. Banyak orang dengan sukarela menyerahkan salinan kartu tanda penduduk sebagai bentuk perlawanan terhadap politikus korup. Selebritas yang sebagian besar pendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden pada 2014 bergabung dan mempercepat pengumpulan sokongan ini.

Semua tampak tanpa cela hingga komisi antikorupsi mengungkap suap dari pengembang dalam proses penyusunan peraturan daerah reklamasi. Penyidikan perkara ini menyasar sejumlah pemimpin Dewan, pengusaha pemilik izin reklamasi, dan Sunny, yang dikenal sebagai orang dekat Basuki. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu, menyebutkan lembaganya juga sedang menyelidiki aliran dana dari pengembang ke Teman Ahok.

Seorang mantan manajer perusahaan konsultan politik pimpinan Hasan Nasbi kepada komisi antirasuah mengungkapkan penyerahan sejumlah uang yang diduga berasal dari pemilik izin reklamasi. Menurut dia, dana total Rp 30 miliar yang terkumpul kemudian digunakan buat membiayai kegiatan Teman Ahok. Verifikasi Tempo terhadap beberapa detail-antara lain pada transaksi pembelian mobil-mengkonfirmasi pengakuan sang manajer.

Gerakan kesukarelawanan pendukung Basuki, yang menggandeng Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur independen, sebenarnya layak menjadi "proyek percontohan". Aktivis gerakan ini berusaha menggalang dana politik secara massal melalui aneka kegiatan. Jika berhasil, usaha itu akan menghilangkan ketergantungan politikus pada pendanaan dari para cukong seperti yang selama ini terjadi dan membelit banyak kandidat dari partai politik.

Pendanaan dari publik-umumnya kumpulan sumbangan dengan jumlah yang tidak terlalu besar-menciptakan hubungan positif antara kandidat dan pendukungnya. Gerakan semacam itu berhasil, misalnya, untuk penggalangan dana pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh ini, belum ada contoh sukses pada kegiatan pemilihan kepala daerah.

Kini, gerakan yang semula mulia itu berpotensi tercemar. Aliran uang dari perusahaan pemilik izin reklamasi ke Teman Ahok, jika terbukti, menunjukkan fakta bahwa "penumpang gelap" bisa memasuki jalan apa pun-baik jalur independen maupun partai politik. Mereka berusaha menemukan pintu untuk mendekati politikus, termasuk kandidat yang di mata publik digolongkan "bersih" seperti Basuki.

Belum terlambat bagi Teman Ahok untuk tetap menjadi gerakan relawan. Syaratnya, organisasi ini perlu segera membersihkan diri dari "penumpang gelap". Biarlah para penyusup itu menghadapi pengusutan di komisi antikorupsi. Hampir satu juta kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan buat Ahok terlalu mahal untuk dipertaruhkan.

Basuki pun bisa terkena tuduhan menerima gratifikasi dalam bentuk fasilitas. Penyelidikan di komisi antikorupsi akan menentukan nasibnya: berada di golongan "putih" atau telah beralih rupa menjadi si "hitam".