SIKAP Kementerian Perhubungan yang menunda-nunda pengukuran ulang kapal perikanan tangkap selayaknya segera diakhiri. Aksi belagak pilon ini mudah memantik curiga bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di kementerian itu sedang melindungi aparat yang korup.

Menurut perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, setidaknya 87 ribu kapal nelayan telah memanipulasi kapasitas kapal. Kementerian Perhubungan hanya mengakui angka 18 ribu.

Secep