AUDIT Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan anggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya pada 2014 menyisakan bau tak sedap. Di balik laporan hasil pemeriksaan yang berujung pada opini "wajar dengan pengecualian" itu menyembul dugaan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Konflik kepentingan diduga melibatkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta Efdinal. Tatkala tim audit BPK memelototi laporan