Tampaknya ada yang salah di dapur penggodokan kebijakan di negeri ini. Itulah yang terjadi ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Elvyn Masassya, 3 Juli 2015, merevisi bagian tertentu atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (PP JHT). Padahal peraturan itu baru saja ditandatangani Presiden pada 30 Juni 2