SEMAKIN sulit memahami Presiden Joko Widodo dalam mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahannya. Sebagai presiden, ia punya hak prerogatif. Pada masa kampanye, ia selalu mengatakan dalam memilih pembantunya tak akan ada transaksi. Ia juga berjanji akan lebih mementingkan kalangan profesional daripada partai.

Dalam kenyataannya, jauh panggang dari api. Pengangkatan menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan kini anggota Dewan Pertimba