LAPORAN Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang rekening tambun sepuluh kepala daerah kepada Jaksa Agung pekan lalu sesungguhnya tak mengejutkan kita. Setelah PPATK melansir hasil risetnya, dua tahun lalu, kita tak lagi mudah dikejutkan berita rekening jumbo pejabat negara.

Digarap selama tujuh tahun, 2005-2012, riset itu menyimpulkan pemerintah daerah merupakan institusi birokrasi yang rentan korupsi. Temuan itu diperkuat