PEMERINTAH mesti jeli menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi kebijakan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Putusan itu terkesan melonggarkan tanggung jawab perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie atas korban semburan lumpur di Sidoarjo, dan sebaliknya membuat beban negara bertambah. Tapi pemerintah tidak perlu terburu-buru merogoh duit negara untuk menyelesaikan sengketa ini.

Dengan enteng, hakim konstitusi mengubah makna Pasal 9 a