KOMITMEN penyelenggara negara untuk mengutamakan kepentingan nasional dalam proyek kilang gas Tangguh, Papua Barat, layak diragukan. Berkali-kali pemerintah merugikan negeri sendiri ketika mengambil kebijakan tentang kilang gas alam cair (LNG) di sana. Penilaian ini tak hanya diberikan oleh pihak-pihak di luar pemerintah, tapi juga dari lembaga seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)—dulu BP Mig