SANGAT beralasan bila kasus yang melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, ditangani sebuah tim independen. Perkara yang terjadi pada 2004 di Bengkulu itu sama sekali tidak pelik, tapi pekan-pekan ini—delapan setengah tahun kemudian—menjadi begitu rumit, lantaran bercampur-baur dengan kepentingan politik dua institusi penegak hukum: KPK dan Kepolisian. Tim independen di bawah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diharapka