ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat tak habis-habisnya bertingkah kelewatan. Contoh terbarunya adalah usaha mereka menekan Mahkamah Agung agar membatalkan pemindahan sidang korupsi dari Semarang ke Jakarta. Tindakan itu tidak sekadar melanggar kode etik dan kehormatan Dewan, tapi juga layak dianggap mencampuri proses peradilan.

Mahkamah Agung jelas memiliki argumen kuat untuk mengevakuasi sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Alasan