PENGESAHAN Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial pekan lalu lagi-lagi menunjukkan "penyakit" DPR yang tak sembuh-sembuh: tuli terhadap suara publik. Alih-alih mulus diterapkan, undang-undang itu bakal bernasib sama dengan sejumlah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Intelijen, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Puluhan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, misalnya,