FAHRI Hamzah jelas salah alamat—dan ini celaka dua belas bagi rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera itu riuh meneriakkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi, yang seharusnya justru didukung wakil rakyat. Teriakan itu akan tepat sasaran jika ditujukan kepada para koruptor yang menggerogoti uang negara.

Pernyataan politikus yang pernah menerima Rp 150 juta dalam kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan