Menilai sebuah kebijakan publik bukan soal sulit. Dengan merujuk pada siapa yang dirugikan dan diuntungkan oleh sebuah peraturan, biasanya kepentingan di belakang beleid itu segera bisa diduga. Bila yang mendapat manfaat ternyata bukan orang ramai, kebijakan itu patut dipertanyakan. Bila masyarakat yang justru dirugikan, kebijakan itu malah pantas dicurigai.

Kecurigaan, tampaknya, patut diterapkan pada motif di belakang terbitnya Surat Keputusan