Honor Terlarang Pejabat Daerah
Kepala daerah sudah mendapat gaji dari negara. Honor dari Bank Pembangunan Daerah tergolong gratifikasi yang harus dihentikan.
Senin, 1 Februari 2010
MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi wajib bergegas menyatukan ”gelombang” dalam perang melawan korupsi. Pernyataan Menteri Gamawan yang membolehkan pejabat daerah menerima honor dari Bank Pembangunan Daerah keliru dan mengundang dampak negatif. Para pejabat daerah bukan mustahil mengembangkan aneka manuver demi menumpuk honor.
Pemberian honor selama ini dianggap praktek wajar. Bukan pelarangan honor yang dibutuhkan, kata Menteri Gamawan, mela
...