Jangan Sekadar Memenuhi Tenggat
DPR ngebut membahas Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Otoritas pengadilan itu perlu dijaga.
Senin, 31 Agustus 2009
MESKIPUN sisa waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sangat sempit, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan tetap menghasilkan undang-undang berkualitas tinggi. Lahirnya dasar hukum pengadilan antikorupsi itu merupakan kado perpisahan terbaik dari anggota Dewan periode ini untuk gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sumbangan Dewan patut dikenang karena undang-undang pengadilan antikorupsi itulah
...