Putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Masyarakat Film Indonesia sungguh mengecewakan. Masyarakat Film, yang diwakili sutradara Riri Riza dan empat orang lain, meminta Mahkamah menguji Undang-Undang Perfilman tentang Lembaga Sensor Film, yang dianggap melanggar Pasal 28 Undang-Undang Dasar yang mengatur kebebasan berekspresi. Jika pasal tentang lembaga sensor itu dinyatakan sebagai pelanggaran, otomatis Lembaga Sensor F