SEKELOMPOK anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok menyusun laporan tujuh halaman bertajuk "Kajian Hukum Impeachment Kepala Daerah". Dewan perwakilan rakyat memang bukan kantor pengacara, tapi bolehlah karya itu dianggap kajian "ilmiah" yang tak perlu dipersoalkan. Tapi, ketika diketahui laporan sengaja dirancang untuk menggulingkan Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, kita tahu ada yang tak beres di wilayah tetangga Jakarta itu.

Tidak sulit mencar