PANITIA Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang mem-bahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menerima amplop masing-masing Rp 5 juta dari De-partemen Dalam Negeri pekan lalu. Ini bukan pertama kali. Tapi tetap saja ada yang berusaha mencari pembenaran untuk menerimanya, dengan dalih anggaran DPR untuk kepentingan ini kurang.

Mereka yang menerima amplop yakin dana itu halal. Alas-annya, seperti diucapkan Ketua Panitia Khusus, Ferry Mursyidan B