Undang-Undang Bukan Komoditas Komersial
Biaya pembahasan undang-undang pemekaran daerah inisiatif DPR ternyata dibebankan ke anggaran pemerintah daerah yang menjadi obyeknya. Perlu dilakukan audit investigasi.
Senin, 6 Februari 2006
Keterbatasan anggaran acap kali jadi alasan sebuah kegiatan pemerintahan tak dilakukan. Yang tidak kerap, bahkan janggal, adalah kebalikannya: kegiatan dirancang dan dilakukan semata-mata karena ada anggaran yang dapat dimanfaatkan.
Yang janggal itu ternyata terjadi di Senayan. Akil Moch-tar, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dilaporkan telah menerima dana Rp680 juta yang berasal dari anggaran penunjang otonomi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Po
...