Penyidikan terhadap kejahatan yang melibatkan orang-orang kuat dalam lembaga pemerintahan sering menemui hambatan besar. Itu sebabnya dalam hukum tata negara para wakil rakyat diberi kewenangan menggunakan hak angket. Ini adalah cara bagi para wakil rakyat untuk bertiwikrama menjadi penuntut umum bila para jaksa dianggap melempen dalam memberkas kasus yang melibatkan pejabat tinggi di jajaran birokrasi.

Kewenangan ini mungkin sudah saatnya diper