KALAU urusan jalan-jalan ke luar negeri, Presiden Abdurrahman Wahid mungkin tergolong keras kepala. Ia mengabaikan banyak nasihat agar menghentikan pemborosan itu, karena krisis di dalam negeri belum reda. Namun, dalam hal mempertahankan pendiriannya untuk hanya melantik 25 anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Presiden Abdurrahman ternyata mau mengalah. Agak aneh, padahal untuk menuruti kemauan DPR yang menetapkan 45 an...